Monthly ArchiveMarch 2008
Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008
KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sumartono
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara/Publik FIA Universitas Brawijaya. Penulis memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Magister dalam Bidang Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada, dan Doktor dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Kini, Penulis menjabat sebagai Pembantu Dekan I FIA Unibraw
Abstrak
In a decentralization system, state location is devided into several autonomus areas having authorithy to . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008
PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN TANTANGANNNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA
PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN TANTANGANNNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA
Oleh: Drs. Abdul Hakim, M.Si Endah Setyowati, S. Sos., M.Si
ABSTRAK
Betapun kecilnya perubahan di tingkat kelembagaan pasti berdampak pada perubahan dalam tugas dan fungsi organisasi. Perubahan kelembagaan di tingkat desa dengan diberlakukannya undang-undang yang baru telah mengakibatkan munculnya mekanisme baru dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa, dan juga adanya kewenangan-kewenangan baru. Dampaknya, tidak hanya positif bagi aparatur pelaksana dan masyarakat, . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008
NEW PUBLIC SERVICE DAN PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF
NEW PUBLIC SERVICE DAN PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF
M.R. Khairul Muluk
Staf Pengajar Administrasi Publik Universitas BrawijayaKandidat Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia
Sistem administrasi publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal tiga tingkatan pemerintahan, yakni pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Secara resmi tidak terdapat tingkatan pemerintahan di luar hal tersebut. Dengan demikian, semua urusan pemerintahan dibagi habis dalam tiga tingkatan pemerintahan tersebut. Namun demikian masih terdapat . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PERDESAAN DI ERA OTONOMI
Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PERDESAAN DI ERA OTONOMI
Oleh:
Adam Idris
Adam Idris adalah dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unmul Samarinda.
PENDAHULUAN
Pembangunan adalah merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Secara ideal, pembangunan nasional di . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008
GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan )
GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan )
Prof. Bintoro Tjokroamidjojo
I. Pendahuluan
Bersama dengan reformasi dari sistem kearah yang lebih demokratis, perkembangan dari ekonomi pengarahan (plan) ke ekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance, kepentingan (pengurusan pemerintahan) yang baik (Sofyan Effendi). Tentang istilah ini Bondan Gunawan mengajukan padanan kata penyelenggaraan yang baik.Bahkan mengenai yang baik ini Emil Salim menyebut berintegritas. Tetapi pengertian good governance dengan masih simpang siur,pada umumnya . . baca selengkapnya ...
