Monthly ArchiveJuly 2011
Jurnal layananjurnal on 31 Jul 2011
DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kec. Baktya Timur . Kab. Aceh Utara)
Muklir, Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas BrawijayaAiyub, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe M.Akmal, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Ringkasan
Dengan adanya konsep otonomiKhusus yang diwujudkan dengan mengesahkan UU 18/2001 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 30 Jul 2011
REORIENTASI PLATFORM KIPRAH PERUM PERUMNAS: Menggeser Arah Kebijakan Strategis
REORIENTASI PLATFORM KIPRAH PERUM PERUMNAS:
Menggeser Arah Kebijakan Strategis dari Sekadar Berorientasi pada Kelayakan dan Keterjangkauanmenuju Basis Good Corporate Governance
Syakrani
Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ia adalah Kandidat Doktor Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB dan sedang menulis disertasi tentang Pengembangan SDM Berbasis Komunitas.
endapatkan tempat tinggal (baca: rumah) yang layak huni bukan sekadar kebutuhan penduduk yang harus dipenuhi, terutama oleh pemerintah, tetapi juga merupakan . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 30 Jul 2011
KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN
KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN
Oleh : Bambang Supriyono
A. Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 menunjukkan luasnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan publik, sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi yang luas. Luasnya peranan tersebut tercermin dalam pasal yang menyebutkan adanya kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yaitu meliputi bidang : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011
RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya
RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya
Oleh Dr. Agus Suradika
Dosen PNS dpk FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu . . baca selengkapnya ...
Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011
PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor
Oleh :
Achmad Lutfi*
Abstrak
Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang . . baca selengkapnya ...
