BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan kesadaran seluruh komponen bangsa tanpa mempersoalkan latar belakang agama, suku dan bahasa. Kesadaran itu lahir dari kehendak bersama untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan kolonialisme yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Semangat ini menjadi modal dasar dan landasan kuat untuk menyatukan dan meleburkan diri dengan penuh kerelaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan untuk bernegara ini tercermin secara nyata dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melahirkan nasionalisme Indonesia yang sekaligus mampu mendorong dalam proses pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjuangan masyarakat Indonesia untuk menyatukan berbagai bentuk kepentingan yang ada pada saat itu, terutama pada masa kerajaan sangatlah tidak mudah. Hal ini karena berbagai corak pemikiran maupun cita-cita masing-masing daerah dipengaruhi oleh karakteristik budaya dan prilaku pemimpin daerah masing-masing.

Jika dilihat dari dimensi Sejarah bangsa Indonesia pada awalnya terdiri dari beberapa kerajaan, yang masing-masing kerajaan mempunyai hukum ketatanegaraan sendiri-sendiri, misalnya kerajaan Sriwijaya (+ abad ke-7 s/d abad 13) dan kerajaan besar lainnya yakni, kerajaan Majapahit (+ abad ke-13 s/d abad 15)1 serta masih banyak kerajaan yang timbul pada masa itu termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang muncul pada abad-abad sesudahnya.

1G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm 15.

1Setelah VOC ( Verenigde Oost Indische Compagnie) masuk pada tahun 16022 maka kerajaaan-kerajaan Islam yang kokoh dan kuat satu persatu jatuh ke tangan VOC dan pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga terciptalah kesatuan Indonesia di bawah rezim penjajahan Belanda. Inilah yang sering dikenal dengan nama Pax Neerlandica (Perdamaian Neerlandika) yang mengandung arti Unification and Pasification (Penyatuan dan Penentraman).3

Dengan masuknya VOC ke Indonesia, maka imperialisme terhadap negara Indonesia dimulai. Dengan membawa misi dagang hingga finishnya menjadi eksploitasi ekonomi, dominasi politik dan pemaksaan kebudayaan. Kondisi seperti ini akhirnya membawa rakyat Indonesia kepada misi perlawanan. Namun perlawanan rakyat Indonesia itu masih secara sektarian dan masih bersifat primordial, belum ada inisiatif untuk mengadakan perlawanan secara kolektif. Misalnya perang Diponegoro, perang Pattimura, perang Imam Bonjol, perang Goa (perang yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin) dan lain-lain.4

Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional,5 yang juga disebut sebagai angkatan perintis, yaitu merintis dan mengevaluasi kembali perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya yang masih bersifat sektarian, saat itu pulalah mereka menunjukkan misi perlawanannya yang revolusioner. Gerakan­gerakan nasional yang mulai mengembangkan sayapnya pada awal abad 20, dimana Budi Utomo (dengan gendang kaum priyayi konservatifnya) serta Serikat Islam (dengan punggawa kaum intelektual muslimnya) sebagai

2 VOC adalah kongsi dagang yang didirikan pada tahun 1602 dengan mendapat hak-hak kedaulatan antara lain: a. Hak mengadakan perjanjian dengan negara lain, b. Hak memerintah daerah­daerah di luar Nederland dan mendirikan badan-badan pengadilan, c. Hak membentuk tentara dan mendirikan benteng, d. Hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Peletakan dasar penjajahan VOC di Indonesia adalah J.P. Coen, Gubernur Jenderal pada tahun-tahun 1619-1623 dan 1627-1629, yang membangun kota Batavia pada tahun 1619 menjadi pusat kegiatan VOC di Asia. (Baca, Ibid., hlm 16.)

3 Ibid, hlm. 15. 4 Mohamad Sidky Daeng Materu, S.H., Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 2.5 Op. Cit., hlm 28.

dominator pergerakan nasional lainnya mulai mengalami keberhasilan dalam upaya menggempur kekuatan imperialisme Barat (kaum penindas). Dengan propaganda pergerakan dan perjuangan menuju kemerdekaan yang dikumandangkan oleh para tokoh pergerakan tersebut telah membawa organisasi-organisasi nasional Indonesia pada umumnya meniti benang emas menuju puncak pergerakan sesuai dengan visinya serta meninggalkan semua atribut kesederhanaannya, sehingga hampir mendekati garis keberhasilan.

Ternyata memang tidak ada gading yang tak retak. Kolektifisme yang dipropagandakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional belum mampu memporak porandakan imperialisme Belanda yang masih terlalu kuat. Sehingga pada waktu tahun 1927-an nyaris pergerakan nasional mengalami kemandegan (stagnan). Hal ini diantaranya karena PKI (Partai Komunis Indonesia) yang memberontak pada tahun 1926 dan 1927 terhadap Pemerintah Hindia Belanda telah dikebiri sama sekali sehingga tidak berdaya. Organisasi Politik dan Sosial Islam yang pernah jaya dimasa Serikat Islam dengan para pemimpinya H.O.S. Cokroaminoto dan H. Agus Salim sudah letih terkulai.6

Kondisi bangsa yang fakum tersebut tidak disia-siakan oleh para tokoh nasionalis dan sekuler serta sosial demokrat, seperti Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Sutomo, Moh. Hatta, Mr. Syahrir dan lain-lain yang segera tampil di tengah pergulatan politik. Sehingga kondisi yang demikian dapat dinetralisir dengan rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Pupuk nasionalisme yang ditaburkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya telah menumbuh suburkan pemikiran dan jiwa Soekarno bersama kawan-kawan yang lain. Bagi tokoh-tokoh nasionalisme tersebut secara simbolik ide nasionalisme yang dimunculkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya, secara implisit telah memberikan sebuah kontribusi pendidikan patriotisme yang nantinya akan mendasari gerakan tersebut.

6 W.H. Frederick dan S. Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 430-431.

Tampilnya Soekarno dengan nasionalismenya disadari sebagai pembuka kran-kran idiologis bangsa guna merefleksikan dan mengaktualisasikan ke dalam konsep pendidikan humanistis agar dapat mengalir sesuai dengan arus perjuangan.

Soekarno adalah sosok pribadi yang kompleks. Lewat atribut revolusionernya, dia berusaha untuk memodernisasikan kaum konservatif dengan tidak bisa lari jauh dari eksistensi manusia sendiri yang secara kodrati sebagai makhluk yang dikarunia oleh Tuhan beberapa hak yang tidak bisa dimonopoli, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Soekarno sendiri sebagai orang yang jauh di bawah elitisme. Bagi Soekarno, bangsa, kebangsaan atau nasionalisme dan tanah air merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 7

Nasionalisme menurut Soekarno merupakan kekuatan bagi bangsa­bangsa yang terjajah yang kelak akan membuka masa gemilang bagi bangsa tersebut. Dengan nasionalismelah bangsa Indonesia akan mendirikan syarat­syarat hidup mereka yang bersifat kebatinan dan kebendaan.8 Kecintaan kepada bangsa dan tanah air merupakan alat yang utama bagi perjuangan Soekarno.

Nasionalisme Soekarno dapat dikatakan sebagai nasionalisme yang komplek, yaitu nasionalisme yang dapat beriringan dengan Islamisme yang pada hakekatnya non-natie dan relatif bergerak secara leluasa di dataran marginalitas yang mengenyampingkan pada intrik ras dan etnisitas. Nasionalisme telah memegang peranan penting dan bersifat positif dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai demokratisasi yang pada gilirannya akan mampu melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan rakyat. Hal ini karena konsep nasionalisme merupakan dorongan yang mendasar dalam pengaktualisasian

7 Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek., (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm. 38.

8 Ibid.

pendidikan humanisme yang mengarah pada eksistensi manusia merdeka, merdeka geraknya, merdeka lahir batinnya, sekaligus merdeka alam fikirnya.

Konsep nasionalisme Soekarno yang demikianlah, diharapkan mampu mengimplementasikan makna pendidikan wawasan kebangsaan ke dalam sistem birokrat yang demokratis, sehingga terciptalah sistem interdependensi perkembangan antar pulau, suku dan etnik, dengan tetap mengembangkan secara empirik disentralisasi dan demokratisasi ke segala bidang.

Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan telah terbukti mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan karunia Allah SWT, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan manusia semakin beradab.

Bagi bangsa Indonesia tujuan ideal yang hendak dicapai lewat proses dan sistem pendidikan nasional ialah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian dan mandiri serta bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan tersebut telah tercermin dengan apa yang dicitakan-citakan dalam pendidikan Islam, yakni terbentuknya Insan Kamil. Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah pendidikan yang berdasarkan atas Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, bertujuan untuk membantu perkembangan manusia menjadi lebih baik. Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti-nasionalisme, Islam yang sejati mewajibkan pada pemeluknya mencintai dan bekerja untuk negeri yang ia diami. Nasionalisme merupakan ungkapan rasa cinta terhadap tanah air dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam.9 Dalam mengkritisi masalah

9 Ibid. hlm. 49

ini penulis menemukan semacam dimensi visi yang dianggap sebagai singkronisasi dari kedua dinamika ideologi diatas (Nasionalisme Soekarno dan Islam): Pertama : Kandungan pendidikan dalam nasionalisme Soekarno adalah pemberdayaan manusia merdeka, merdeka fikirnya, merdeka geraknya, merdeka tenaganya serta merdeka lahir batinnya. Hal ini tidak menyimpang dari orientasi Pendidikan Islam sendiri, yaitu, membentuk manusia menjadi “Insan Kamil”.10 Kedua, Paradigma Pendidikan Nasionalisme Soekarno yang salah satu esensinya adalah pendidikan patriotisme telah menyelaraskan diri terhadap konsep Islamiyah, yaitu khubbul wathan minal Iman dengan tetap didasarkan pada bangsa Indonesia yang notabene sebagai bangsa tertindas. Ketiga, Paradigma nasionalisme Soekarno lebih mengacu pada Pluralisme, konsep pemakluman eliminasi kasta, singkretisasi terhadap paham sukuisme, rasial, etnis, agama dan struktur sosial dalam satu integritas. Hal ini relevan dengan ajaran Islam yang menyatukan umat dalam satu wadah “ummatan wahidah”.

Berdasarkan analisa di atas, ada sedikit relevansinya antara nilai-nilai nasionalisme Soekarno dengan paradigma Islam. Secara implisit maupun eksplisit di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Berangkat dari pemikiran yang sederhana inilah penulis mencoba menganalisa lebih detail tentang bagaimana keberadaan Pemikiran Nasionalisme Soekarno dalam pandangan Pendidikan Islam.

Skripsi Daftar Pustaka

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp300ribu Rp200ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk softcopy (Msword) langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509

 
atau bisa telepon langsung.

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Related Articles:

Topik::

macam macam patriotisme (8), NASIONALISME dalam konsep al-quran (6), latar belakang nasionalisme (5), yhs-fh_lsonsw (5), nasionalisme soekarno (4), NASIONALISME (4), latar belakang terbentuknya nasionalisme (3), apa latar belakang twrbentuk nya nasionalisme (3), analisis tokoh tokoh perjuangan indonesia (3), pengaruh masuknya kekuasaan asing di indonesia (2)