Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 30 July 2014

dasar hukum keuangan daerah

Loading...

Related site "dasar hukum keuangan daerah":

  • pilkada dasar hukum kementerian dalam negeri
    Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah... »

  • dampak desentralisasi kehutanan terhadap keuangan daerah
    Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur... »

  • website jaringan dokumentasi dan informasi hukum bpk ri
    Dalam rangka mendukung tugas pemeriksaan dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, Ditama Binbangkum mengadakan ... »

  • bendahara dan verifikasi praktek keuangan daerah
    Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang email:syafrialevims@gmail.com ; evilawa@yahoo.com... »

  • sistem informasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten
    Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat ... »

  • website fakultas ekonomi universitas islam indonesia
    Kita bekerja ada batasnya, namun pengeluaran kita tidak ada batasnya. Untuk itu kita harus memiliki perencanaan keuangan. Bagaimana memulai perencanaan keuangan yang ... »

  • artikel hukum blogspot com
    Artikel Hukum Koleksi tulisan, opini, dan artikel tentang hukum dan isu terkini dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.... »

  • pusat kajian dan informasi keuangan daerah pekik daerah
    Dr. Cris Kuntadi, C.P.A. PENDAHULUAN. Transformasi paradigmatik pengelolaan keuangan Negara didorong oleh aspek-aspek filosofis yang melandasinya seperti aspirasi ... »

  • contoh cara blogspot com
    CONTOH BAB I KINERJA KEUANGAN BANK PERKEREDITAN RAKYAT (BPR) BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA BAB III ANALISIS DATA 3.1. Cara Penelitian Penelitian ini dilakukan di BPR ... »

  • hukum dan politik
    " A New Era for Politic " " The Future is on Us " " Keep Open Your Mind " " Mari Kawal Hukum Nasional Kita"... »

Tags: pilkada dasar hukum kementerian dalam negeri , dampak desentralisasi kehutanan terhadap keuangan daerah , website jaringan dokumentasi dan informasi hukum bpk ri, bendahara dan verifikasi praktek keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten , website fakultas ekonomi universitas islam indonesia , artikel hukum blogspot com, pusat kajian dan informasi keuangan daerah pekik daerah, contoh cara blogspot com, hukum dan politik,

dasar hukum keuangan daerah di Bankskripsi.com


Skripsi Akuntansi admin7 on 29 Aug 2011

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good . . baca selengkapnya ...

Skripsi Akuntansi admin7 on 09 Aug 2011

ANALISA KRITIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL: PEMAHAMAN DARI PERSPEKTIF PRAMODERN, MODERN, DAN POSTMODERN

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze and compare the internal control system in organization or corporation from multi perspectives. The perspectives that used are the evolution of epoch. Boje (1999), Sukoharsono (1997), and Arifin (2005) divided the evolution of epoch into three era or period, that is pre-modern, modern, and postmodern.

As same as the evolution of epoch, organizations also develop and have same and different . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 06 Aug 2011

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
Muklir,
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Univetsitas Brawijaya

M.Akmal
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aiyub
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
SUMMARY
This research is conducted on the basis of Act of Number 18 year 2001 about Special Autonomy to Province . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 04 Aug 2011

INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
(Studi tentang Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)
Interaction between Government Bureaucrasy and Non Governmental Organization in Society Development
(A Study at Synergy between Government Bureaucrasy and Association of Village Industry Developing (LPIP) on Empowerment of Society in Muncar District, Banyuwangi Regency, East Java) . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 03 Aug 2011

PROSPEK KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PROSPEK KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Prospect of Local Authorities in Increasing of Local Original Income (PAD)”, (An Investigation About Local Authorities In Implementing No. 22 1999 Act About Financial Balance Between Central And Local at Jombang Regency
Suatu Kajian Kewenangan Daerah dalam Mengimplementasikan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Kabupaten Jombang

Hadi Purnama
Pemda Dati II Jombang
Moch. Ichsan
. . baca selengkapnya ...

« Previous PageNext Page »