Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 31 January 2015

makalah tentang analisis kebijakan publik

Loading...

Related site "makalah tentang analisis kebijakan publik":

  • makalah kebijakan publik analisis kebijakan peningkatan
    makalah kebijakan publik : analisis kebijakan peningkatan mutu kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah melalui pendidikan gratis sekolah ... »

  • proses analisis kebijakan publik cari ilmu online borneo
    PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi ... »

  • makalah tahapan kebijakan kreatifitasdircom
    B. Rumusan Masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah tentang tahapan kebijakan. Untuk memberikan ... »

  • makalah inflasi emperordeva's weblog anything for
    U. 0 U N. Dengan demikian, natural rate of unemployment (U N) merupakan suatu tingkat pengangguran dalam mana terdapat kesetabilan upah (W = 0). Ada beberapa ... »

  • makalah kebijakan publik tentang otonomi daerah rinastkip
    “KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH” Oleh: ALDY IAN Editor : M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala ... »

  • makalah kebijakan publik upload share and discover
    Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy) Raja Matridi Aeksalo 11,502 views... »

  • model kebijakan publik pusat strategi kebijakan
    Implications are that the responsibility for the state of things rests with the elites, including the welfare of the mass. The mass is apathetic and ill ... »

  • pengertian dan bentuk analisis kebijakan publik cari
    PENGERTIAN DAN BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan ... »

  • makalah kebijakan moneter makalah artikel ekonomi indonesia
    Makalah tentang Kebijakan Moneter ini menyoroti peran kebijakan moneter yang dilakukan Indonesia dan dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia.Dalam sistem nilai ... »

  • makalah kebijakan publik
    Tugas ini membahas masalah berbagai jenis model dan pendekatan kebijakan beserta pembahasannya yang dijelaskan secara gamblang dan jelas yang di kutip dari berbagai ... »

Tags: makalah kebijakan publik analisis kebijakan peningkatan , proses analisis kebijakan publik cari ilmu online borneo, makalah tahapan kebijakan kreatifitasdircom, makalah inflasi emperordeva's weblog anything for , makalah kebijakan publik tentang otonomi daerah rinastkip , makalah kebijakan publik upload share and discover , model kebijakan publik pusat strategi kebijakan , pengertian dan bentuk analisis kebijakan publik cari , makalah kebijakan moneter makalah artikel ekonomi indonesia, makalah kebijakan publik,

makalah tentang analisis kebijakan publik di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 15 Oct 2011

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

Oleh : Trilaksono Nugroho
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik Unibraw – Malang, Lektor KepalaBidang Administrasi Keuangan Daerah
Abstraksi : Bergulirnya kebijakan desentralisasi tidak bisa dikendalikan lagi bahkan dikembalikan ke sistem sentralisasi sebagaimana model birokrasi sebelum reformasi. Implikasi atas kondisi merebaknya wabah desentralisasi dan otonomi daerah adalah pentingnya daerah untuk dapat segera mandiri, khususnya di bidang keuangan daerahnya guna keperluan pembiayaan pembangunan Karenanya,. Pinjaman . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 05 Aug 2011

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI
Oleh: Nasikun
“The challenge to journalistic rights and responsibilities is whether they are capable of being the platform to affirm positive social values. Public and political processes will interact in unpredictable ways, but journalism must be a beacon for the seekers of reform” (Wimar Witoelar, 1997: 160).
1. Pengantar.
Ada dua cara untuk melakukan fungsi penerangan atau jurnalisme yang efektif bagi pembangunan dan perubahan sosial. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 31 Jul 2011

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kec. Baktya Timur . Kab. Aceh Utara)

Muklir, Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas BrawijayaAiyub, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe M.Akmal, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Ringkasan
Dengan adanya konsep otonomiKhusus yang diwujudkan dengan mengesahkan UU 18/2001 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya
Oleh Dr. Agus Suradika
Dosen PNS dpk FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor
Oleh :
Achmad Lutfi*
Abstrak
Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang . . baca selengkapnya ...

Next Page »