Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 02 September 2014

makalah tentang analisis kebijakan publik

Loading...

Related site "makalah tentang analisis kebijakan publik":

  • makalah kebijakan publik analisis kebijakan peningkatan
    makalah kebijakan publik : analisis kebijakan peningkatan mutu kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah melalui pendidikan gratis sekolah ... »

  • analisis kebijakan publik upload share and discover
    Analisis Kebijakan Publik Presentation Transcript (Public Policy Analysis) Analisis Kebijakan Publik Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Program Magister ... »

  • @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum
    Kumpulan makalah hukum, kasus hukum, penyimpangan hukum, artikel hukum, kejahatan peradilan,advokasi, pelanggaran ham, kekerasan dalam rumah tangga. makalah hukum ... »

  • gudang makalah skripsi dan tesis
    Referensi skripsi, tesis, dan makalah, download aja disini ! Gudang Makalah https://plus.google.com/107310605168400125787 noreply@blogger.com Blogger 500 1 25 tag ... »

  • artikel dan makalah pendidikan tentang pendidikan
    Makalah dan Artikel tentang Pendidikan Dalam blog ini disajikan berbagai tulisan seputar isu, trend, berita, opini dan teori pendidikan, dengan ruang ... »

  • makalah tentang korupsi ferial imran nur
    Arti harifiah adalah Kebusukan, keburukan, kebejatan, ke tidak jujuran, dapat di suap, Tidak bermoral, penyimpangan dari ke sucian.Menurut perspektif hukum ... »

  • makalah kebijakan publik tentang otonomi daerah rinastkip
    “KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG OTONOMI DAERAH” Oleh: ALDY IAN Editor : M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala ... »

  • bahasa makalah tentang
    Membaca dengan aksara atau membaca aksara merupakan sebuah kelaziman. Sebab, dunia baca membaca memang terkait erat dengan aksara. Menjadi tidak lazim jika membaca ... »

  • makalah inflasi emperordeva's weblog
    emperordeva Says: Januari 12, 2009 pukul 10:15 am @ dini : klo soal itu saya juga lagi mencari yang simpel terutama yang bisa saya sampikan dalam site ini tp kayaknya ... »

  • makalah tentang kepemimpinan emperordeva's weblog
    emperordeva Says: Oktober 29, 2008 pukul 8:40 am @ Kiki : sama2… Soryy ya daftar pustakanya kehapus jdnya lupa deh naruhnya yg jelas ini ada di bukunya ???... »

Tags: makalah kebijakan publik analisis kebijakan peningkatan , analisis kebijakan publik upload share and discover , @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum, gudang makalah skripsi dan tesis, artikel dan makalah pendidikan tentang pendidikan, makalah tentang korupsi ferial imran nur, makalah kebijakan publik tentang otonomi daerah rinastkip , bahasa makalah tentang, makalah inflasi emperordeva's weblog, makalah tentang kepemimpinan emperordeva's weblog,

makalah tentang analisis kebijakan publik di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 15 Oct 2011

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

Oleh : Trilaksono Nugroho
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik Unibraw – Malang, Lektor KepalaBidang Administrasi Keuangan Daerah
Abstraksi : Bergulirnya kebijakan desentralisasi tidak bisa dikendalikan lagi bahkan dikembalikan ke sistem sentralisasi sebagaimana model birokrasi sebelum reformasi. Implikasi atas kondisi merebaknya wabah desentralisasi dan otonomi daerah adalah pentingnya daerah untuk dapat segera mandiri, khususnya di bidang keuangan daerahnya guna keperluan pembiayaan pembangunan Karenanya,. Pinjaman . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 05 Aug 2011

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI
Oleh: Nasikun
“The challenge to journalistic rights and responsibilities is whether they are capable of being the platform to affirm positive social values. Public and political processes will interact in unpredictable ways, but journalism must be a beacon for the seekers of reform” (Wimar Witoelar, 1997: 160).
1. Pengantar.
Ada dua cara untuk melakukan fungsi penerangan atau jurnalisme yang efektif bagi pembangunan dan perubahan sosial. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 31 Jul 2011

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kec. Baktya Timur . Kab. Aceh Utara)

Muklir, Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas BrawijayaAiyub, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe M.Akmal, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Ringkasan
Dengan adanya konsep otonomiKhusus yang diwujudkan dengan mengesahkan UU 18/2001 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya
Oleh Dr. Agus Suradika
Dosen PNS dpk FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor
Oleh :
Achmad Lutfi*
Abstrak
Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang . . baca selengkapnya ...

Next Page »