Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 24 April 2014

makalah peran kebijakan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi

Loading...

Related site "makalah peran kebijakan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi":

  • makalah kewarganegaraan kemiskinan son_earth's zone
    BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Selamat! Pendapatan per kapita penduduk Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun.... »

  • makalah makro ekonomi burhan's blog
    1 [makalah makro ekonomi] EPN | IPB MINIMALISASI DAMPAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK MELALUI KEBIJAKAN MONETER Ditulis bersama Nasrudin dan Nila Rifai... »

  • makalah perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan
    Kuznets, Chenery dan beberapa penulis lainnya mengadakan penyelidi­kan lebih lanjut mengenai perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangu­nan.... »

  • kumpulan makalah
    makalahmakalah.com,- puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan Rahmatnya sehingga tulisan ini muncul di permukaan. Baca makalah kami yang lain di kumpulan makalah... »

  • masalah hutang luar negeri indonesia dan alternatif
    Sumber: IMF. Keterangan: S = Swasta, P = Pemerintah, g = Pertumbuhan (%) D. Hutang Luar Negeri Pemicu Krisis Ekonomi Indonesia. Perpindahan dari Orde Lama ... »

  • @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum
    Kumpulan makalah hukum, kasus hukum, penyimpangan hukum, artikel hukum, kejahatan peradilan,advokasi, pelanggaran ham, kekerasan dalam rumah tangga. makalah hukum ... »

  • makalah ekonomi makro tentang kebijakan fiskal dan moneter
    Makalah Ekonomi makro Tentang kebijakan fiskal dan moneter. BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang; Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling ... »

  • makalahindonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan
    Hubungan antara PIH dan PHI ; Pengantar Ilmu Hukum adalah dasar untuk mengetahui Tata Hukum di Indonesia (Pengantar Ilmu Hukum Indonesia) yang ada di Indonesia.... »

  • pengertian dan peran pelaku ekonomi kegiatan ekonomi
    Artikel dan Makalah tentang Pengertian dan Peran Pelaku Ekonomi, Kegiatan Ekonomi Kelompok Masyarakat. Dapatkan Jurnal, Artikel ilmiah, Dongeng, dan Cerita Rakyat.... »

  • contoh makalah ekonomi tentang korupsi dwi bhekty susilo
    Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewargaan dengan Judul “KORUPSI MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA ... »

Tags: makalah kewarganegaraan kemiskinan son_earth's zone , makalah makro ekonomi burhan's blog, makalah perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan, kumpulan makalah, masalah hutang luar negeri indonesia dan alternatif , @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum, makalah ekonomi makro tentang kebijakan fiskal dan moneter , makalahindonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan , pengertian dan peran pelaku ekonomi kegiatan ekonomi , contoh makalah ekonomi tentang korupsi dwi bhekty susilo,

makalah peran kebijakan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 25 Oct 2011

TRANSFER DANA PUSAT, MOBILISASI PAD DAN DEMOKRASI LOKAL

TRANSFER DANA PUSAT, MOBILISASI PAD DAN DEMOKRASI LOKAL
Lely Indah Mindarti
Staf Pengajar Administrasi Publik & Divisi Media pada RCCP FIA-Unibraw Malang
Abstrak
Peningkatan transfer dana bantuan pusat yang tidak disertai penguatan demokrasi lokal, bukan hanya tidak efektif untuk mendorong pola-pola mobilisasi PAD yang konstruktif bagi pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi juga akan sekedar menularkan wabah korupsi dari pusat ke daerah itu sendiri. Untuk mewujudkan demokrasi lokal yang efektif, sesungguhnya dibutuhkan tingkatan desentralisasi yang jauh lebih besar dari . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor
Oleh :
Achmad Lutfi*
Abstrak
Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang . . baca selengkapnya ...