Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 22 July 2014

makalah strategi meningkatkan partisipasi politik rakyat

Loading...

Related site "makalah strategi meningkatkan partisipasi politik rakyat":

  • makalah sistem pemerintahan daerah upload share and
    Makalah sistem pemerintahan daerah Document Transcript. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri ... »

  • sejarah 12 masa pemerintahan sby makalah
    Makalah Materi Sejarah Bab Era Reformasi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kelas XII SMA IPA... »

  • makalah korupsi dan pencegahannya aneka ragam makalah
    Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengkajian ulang remunerasi pegawai yang meningkatkan jumlah gaji mereka terbukti tidak menurunkan tingkat korupsi seperti yang ... »

  • contoh makalah
    makalah politik dan birokrasi di indonesia “reformasi birokrasi di indonesia” disusun oleh : kelompok ii edis... »

  • @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum
    Kumpulan makalah hukum, kasus hukum, penyimpangan hukum, artikel hukum, kejahatan peradilan,advokasi, pelanggaran ham, kekerasan dalam rumah tangga. makalah hukum ... »

  • makalah
    KATA PENGANTAR Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar kepada setiap orang yang baru mulai belajar hukum Indonesia. Hal ini berkenan dengan banyaknya ... »

  • makalahindonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan
    UU BHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ( SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN) Oleh: Romi, S.H.[1] dan Delfina Gusman, S.H., M.H.[2] ABSTRACT The effort of educational ... »

  • contoh makalah reformasi birokrasi di indonesia
    makalah politik dan birokrasi di indonesia “reformasi birokrasi di indonesia” disusun oleh : kelompok ii edis... »

  • irfanfauzi10's blog just another wordpress com weblog
    Basis data sebagai kumpulan dari data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kemudian dapat dimanfaatkan lagi dengan cepat dan mudah.... »

  • makalah demokrasi irfanfauzi10's blog
    Dalam sisitem kenegaraan, Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik masing-masing saling mempengaruhi. Dalam sisitem demokrasi, mekanisme interaksi ... »

Tags: makalah sistem pemerintahan daerah upload share and , sejarah 12 masa pemerintahan sby makalah, makalah korupsi dan pencegahannya aneka ragam makalah, contoh makalah, @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum, makalah, makalahindonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan , contoh makalah reformasi birokrasi di indonesia, irfanfauzi10's blog just another wordpress com weblog, makalah demokrasi irfanfauzi10's blog,

makalah strategi meningkatkan partisipasi politik rakyat di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 25 Oct 2011

TRANSFER DANA PUSAT, MOBILISASI PAD DAN DEMOKRASI LOKAL

TRANSFER DANA PUSAT, MOBILISASI PAD DAN DEMOKRASI LOKAL
Lely Indah Mindarti
Staf Pengajar Administrasi Publik & Divisi Media pada RCCP FIA-Unibraw Malang
Abstrak
Peningkatan transfer dana bantuan pusat yang tidak disertai penguatan demokrasi lokal, bukan hanya tidak efektif untuk mendorong pola-pola mobilisasi PAD yang konstruktif bagi pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi juga akan sekedar menularkan wabah korupsi dari pusat ke daerah itu sendiri. Untuk mewujudkan demokrasi lokal yang efektif, sesungguhnya dibutuhkan tingkatan desentralisasi yang jauh lebih besar dari . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 31 Jul 2011

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kec. Baktya Timur . Kab. Aceh Utara)

Muklir, Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas BrawijayaAiyub, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe M.Akmal, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Ringkasan
Dengan adanya konsep otonomiKhusus yang diwujudkan dengan mengesahkan UU 18/2001 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

DESENTRALISASI TEORl,CAKUPAN DAN ELEMEN

DESENTRALISASI TEORl,CAKUPAN DAN ELEMEN
Oleh:
M.R. Khairul Muluk
M.R. Khairul Muluk, adalah Staf Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara Unibraw. Menamatkan pendidikan sarjananya padaFIA Unibraw tahun 1994, dan pendidikan Magister dengan konsentrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Unibraw (l999).Sekarang sedang menempuh Program Doktor pada Universitas Indonesia

PERSPEKTIF DESENTRALISASI
Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU – Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU – Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerahdi Sumatera Barat

Yasril Yunus 9802110304
RINGKASAN
Yasril Yunus, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 16 Desember 2000, PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU (Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerah), Ketua Komisi Pembimbing Drs. H. Soesilo Zauhar . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH

Trilaksono Nugroho
Drs. Trilaksono Nugroho, MS., adalah Staf Pengajar Administrasi Negara Unibraw yang kini menjabat Sekretaris Badan Pertimbangan Penelitian FIA Unibraw dan masih aktif sebagai Sekretaris AIDI Cabang Malang. Memperoleh gelar sarjana dari FIA Unibraw (1985) dan Magister dari Universitas Padjajaran Bandung pada Bidang Administrasi Negara (1990).

Abstraksi
Reformasi penyelenggaraan pemerintah-an daerah di Indonesia pada dasarnya harus dapat . . baca selengkapnya ...

Next Page »