Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 01 August 2014

manajemen keuangan dan aset daerah

Loading...

Related site "manajemen keuangan dan aset daerah":

  • manajemen aset daerah sutaryo jurusan akuntansi fe uns abstrak
    Manajemen Aset Daerah Sutaryo, SE, M.Si, Ak-Jurusan Akuntansi FE UNS properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana... »

  • sistem informasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten
    Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat ... »

  • bendahara dan verifikasi praktek keuangan daerah
    Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang email:syafrialevims@gmail.com ; evilawa@yahoo.com... »

  • manajemen keuangan prof dr h rully indrawan pendidikan
    MANAJEMEN KEUANGAN (3 SKS) LATIHAN SOAL 1. Syifa menyimpan $200 di rekening tabungan yg membayar 10% tingkat bunga sederhana dan membiarkannya di rekening tersebut ... »

  • manajemen aset – yogyakarta informasi training iklan
    Manajemen Aset – YOGYAKARTA. Manajemen Aset - YOGYAKARTA. Bali | 08 – 10 Januari 2014 | Rp. 8.000.000 Bandung | 08 – 10 Januari 2014 | Rp. 6.500.000... »

  • panduan membentuk organisasi pengelola keuangan dan aset
    Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD) Local Governance Support Program Seri Manajemen Pelayanan Publik... »

  • website fakultas ekonomi universitas islam indonesia
    Website Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Program Studi manajemen Akuntansi Ilmu Ekonomi Program Profesi Akuntansi Pasca Sarjana Diploma... »

  • kumpulan skripsi lengkap keuangan
    Kegiatan investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, yang mana kenaikan pada investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan ... »

  • pusat kajian dan informasi keuangan daerah pekik daerah
    Dr. Harry Azhar Azis. INDEPENDENSI DAN KOORDINASI. Undang Undang Bank Indonesia (UU BI) 13/1968 diubah menjadi UU 23/1999 dan diubah lagi ke UU 3/2004.... »

  • manajemen aset sarana diskusi manajemen aset
    :: Untuk melihat Presentasi Online " Asset Management" klik gambar dibawah. Berbicara tentang Manajemen Aset atau ” Asset Management” dalam benak kebanyakan orang ... »

Tags: manajemen aset daerah sutaryo jurusan akuntansi fe uns abstrak, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten , bendahara dan verifikasi praktek keuangan daerah, manajemen keuangan prof dr h rully indrawan pendidikan , manajemen aset – yogyakarta informasi training iklan , panduan membentuk organisasi pengelola keuangan dan aset , website fakultas ekonomi universitas islam indonesia , kumpulan skripsi lengkap keuangan, pusat kajian dan informasi keuangan daerah pekik daerah, manajemen aset sarana diskusi manajemen aset,

manajemen keuangan dan aset daerah di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 15 Oct 2011

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

Oleh : Trilaksono Nugroho
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik Unibraw – Malang, Lektor KepalaBidang Administrasi Keuangan Daerah
Abstraksi : Bergulirnya kebijakan desentralisasi tidak bisa dikendalikan lagi bahkan dikembalikan ke sistem sentralisasi sebagaimana model birokrasi sebelum reformasi. Implikasi atas kondisi merebaknya wabah desentralisasi dan otonomi daerah adalah pentingnya daerah untuk dapat segera mandiri, khususnya di bidang keuangan daerahnya guna keperluan pembiayaan pembangunan Karenanya,. Pinjaman . . baca selengkapnya ...

Skripsi Akuntansi admin7 on 29 Aug 2011

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 06 Aug 2011

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
Muklir,
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Univetsitas Brawijaya

M.Akmal
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aiyub
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
SUMMARY
This research is conducted on the basis of Act of Number 18 year 2001 about Special Autonomy to Province . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

Good Governance dalam Perspektif Otonomi Daerah

Good Governance dalam Perspektif Otonomi Daerah

Oleh Saiful Arif dan Paring W. Utomo
A. Pengantar: Good Governance dan Demokrasi
Indonesia adalah bangsa yang direkayasa dan diciptakan sedemikian rupa oleh sistem ketidakadilan yang berupa penjajahan, karenanya Indonesia adalah kolektifitas di mana individu bisa hidup (dan berharap untuk hidup) dengan pelbagai kepentingan, bangsa, agama, dan ideologinya. Dengan demikian, jika ada sebuah pemerintahan yang diatur berdasarkan kedzaliman politik, tentu ia adalah pemerintahan yang tidak acceptable oleh rakyatnya. Orde Baru . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU – Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU – Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerahdi Sumatera Barat

Yasril Yunus 9802110304
RINGKASAN
Yasril Yunus, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 16 Desember 2000, PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU (Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerah), Ketua Komisi Pembimbing Drs. H. Soesilo Zauhar . . baca selengkapnya ...

Next Page »