Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 01 August 2014

peranan pembentukan lembaga agama di desa

Loading...

Related site "peranan pembentukan lembaga agama di desa":

  • peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan
    Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia Document Transcript. PERANAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PELAKSANAAN ... »

  • jurnal j u r n a l s k r i p s i t e s i s 24jam
    Publikasi Ilmiah PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor ... »

  • profil desa kec marga tabanan
    II. Agama; Masyarakat Desa Baru sangat toleransi / saling menghargai antar umat beragama satu dengan yang lainnya yaitu jumlah penduduk yang ... »

  • academic writing lembaga penyatuan dan pemulihan tanah
    LEMBAGA PENYATUAN DAN PEMULIHAN TANAH PERSEKUTUAN (FELCRA) SEBAGAI EJEN PEMBANGUNAN TANAH PERTANIAN NEGARA PENDAHULUAN Pembangunan tanah merupakan satu ... »

  • penelitian agama
    nuhrison saya lahir di Palembang, 6 Juni 1951, pekerjaan sebagai peneliti dan dosen pd sebuah perguruan tingi swasta di Jakarta. Lihat profil lengkapku... »

  • ajmal aisy shop makalah hubungan agama dengan pancasila
    Seperti diketahui, dinamika hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Di samping dapat melahirkan kemajuan ... »

  • makalah perkembangan demokrasi di indonesia welcome to
    mksh bgt ea teman atas makalah kmu neu aq jd tau hrus gmana dgnn tugas aq... »

  • makalah ilmu pendidikan dan perpustakaan
    PENDIDIKAN DALAM KELUARGA Oleh: Dadang, S. Ag, S. IPI, M. Pd.I A. Pendahuluan Dalam dunia pendidikan, keluarga memegang peranan yang besar dan penting.... »

  • agama dan kebudayaan hindubudha bumi mataram
    bab i pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan hindu-budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di indonesia proses masuknya agama dan kebudayaan hindu-budha di ... »

  • rumpun nusantara
    OLEH DR. BAZRUL BAHAMAN INSTITUT KAJIAN MALAYSIA-INDONESIA (IKMI) PENGENALAN Negeri-negeri Nusantara adalah kawasan fasifik yang mempunyai banyak kelebihan dari segi ... »

Tags: peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan , jurnal j u r n a l s k r i p s i t e s i s 24jam, profil desa kec marga tabanan, academic writing lembaga penyatuan dan pemulihan tanah , penelitian agama, ajmal aisy shop makalah hubungan agama dengan pancasila, makalah perkembangan demokrasi di indonesia welcome to , makalah ilmu pendidikan dan perpustakaan, agama dan kebudayaan hindubudha bumi mataram, rumpun nusantara,

peranan pembentukan lembaga agama di desa di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 06 Aug 2011

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENATAAN LEMBAGA MUKIM DALAM OTONOMI KHUSUSPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
Muklir,
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Univetsitas Brawijaya

M.Akmal
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Aiyub
Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Politik ‘Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
SUMMARY
This research is conducted on the basis of Act of Number 18 year 2001 about Special Autonomy to Province . . baca selengkapnya ...

Jurnal jurnalskripsitesis on 06 Aug 2011

PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

Publikasi Ilmiah
PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)
The Role of Local Institution in Developing The Rural Area ( A Study about The Role of Tahlil Organization in Developing The Countryside in Simorejo Subdistrict ofBojonegoro)
OLEH:M. ALI IMRON H.R. RIYADI SOEPRAPTOSUWONDO

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA KEKHUSUSAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG 2002

RINGKASAN

M. ALI . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU – Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional

PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU – Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerahdi Sumatera Barat

Yasril Yunus 9802110304
RINGKASAN
Yasril Yunus, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 16 Desember 2000, PEMERINTAHAN NAGARI DI ERA ORDE BARU (Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerah), Ketua Komisi Pembimbing Drs. H. Soesilo Zauhar . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sumartono
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara/Publik FIA Universitas Brawijaya. Penulis memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Magister dalam Bidang Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada, dan Doktor dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Kini, Penulis menjabat sebagai Pembantu Dekan I FIA Unibraw

Abstrak
In a decentralization system, state location is devided into several autonomus areas having authorithy to . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH

REFORMASI DAN REORIENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH

Trilaksono Nugroho
Drs. Trilaksono Nugroho, MS., adalah Staf Pengajar Administrasi Negara Unibraw yang kini menjabat Sekretaris Badan Pertimbangan Penelitian FIA Unibraw dan masih aktif sebagai Sekretaris AIDI Cabang Malang. Memperoleh gelar sarjana dari FIA Unibraw (1985) dan Magister dari Universitas Padjajaran Bandung pada Bidang Administrasi Negara (1990).

Abstraksi
Reformasi penyelenggaraan pemerintah-an daerah di Indonesia pada dasarnya harus dapat . . baca selengkapnya ...

Next Page »