Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 28 July 2014

teori pelayana menurut osborn dan gabler

Loading...

Related site "teori pelayana menurut osborn dan gabler":

Tags:

teori pelayana menurut osborn dan gabler di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 18 Oct 2011

People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik

People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik

Oleh: Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.2
Latar Belakang
Pembangunan berbasis manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep yang paling populer dewasa ini. Konsep ini mulai muncul sekitar tahun 1970-an dan berkembang sepanjang tahun 1980-an hingga akhir 1990-an. Perkembangannya mungkin tidak dapat dilepaskan dari perkembangan demokrasi yang terjadi beberapa dekade terakhir. Partisipasi masyarakat (rakyat) dalam . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 04 Aug 2011

INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
(Studi tentang Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)
Interaction between Government Bureaucrasy and Non Governmental Organization in Society Development
(A Study at Synergy between Government Bureaucrasy and Association of Village Industry Developing (LPIP) on Empowerment of Society in Muncar District, Banyuwangi Regency, East Java) . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 30 Jul 2011

KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN

KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN
Oleh : Bambang Supriyono
A. Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 menunjukkan luasnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan publik, sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi yang luas. Luasnya peranan tersebut tercermin dalam pasal yang menyebutkan adanya kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yaitu meliputi bidang : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, . . baca selengkapnya ...