BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah secara bermakna sistem politik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang tadinya lembaga tertinggi negara dan diposisikan sebagai pelaksana kedaulatan  rakyat, penjelmaan  seluruh rakyat Indonesia,  dengan kekuasaan tanpa batas, telah direposisi. Lembaga yang memiliki kekuasaan tertentu dan terbatas.  Presiden  tidak  lagi  dipilih  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya pasangan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sekarang ini, lembaga–lembaga  negara hasil pemilihan umum telah menyesuaikan  diri dengan ketentuan–ketentuan  baru pada Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Amandemen).  Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) telah memegang kekuasaan membentuk Undang–Undang. Presiden telah meminta pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam  mengangkat  duta besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyesuaiakan diri. Sidang   tahunan   tidak   lagi   meminta   laporan–laporan   lembaga   negara, termasuk dari presiden untuk disikapi. Forum sidang tahunan Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) telah menjadi forum untuk mendengarkan berbagai  perkembangan  dan  permasalahan  bangsa  untuk  sharing  bersama.

Mahkamah Agung (MA) telah mulai berfungsi sebagai mahkamah kontitusi dan penentuan hukum tertinggi di Indonesia. Perubahan–perubahan   itu  pada  dasarnya  bermakna  bahwa  sistem politik Indonesia telah dikonsolidasikan untuk mampu menerima beban dinamika politik seraya terus melandasi proses demokrasi dan reformasi berkelanjutan tanpa harus terjerumus dalam situasi kacau . Dengan perbaikan sistem  politik  yang telah  terjadi,  kita bisa  berharap  bahwa  gejolak  politik yang akan masih terjadi itu justru dapat berakibat positif yaitu sebagai proses pembelajaran  politik  demokratis  untuk  semua  pihak,  guna  memilah–milah dan sekaligus membentuk budaya dan tradisi politik demokrasi di tengah masyarakat.

Tahun 2004 ini, Indonesia telah mengalami sebuah proses pemilihan umum  anggota  legislatif  dan  pemilihan  langsung  pasangan  presiden  dan wakil  presiden.  Bila  tidak,  kita  akan  kehilangan  momentum.  Untuk  itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus bersama-sama menyelesaikan paket Undang–Undang politik yang tersisa, termasuk penyelesaian  Undang–Undang  pemilihan  umum dan Undang–Undang   tata cara  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung  tanpa  ada hambatan dan tepat pada waktunya.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem nilai budaya politik yang menjadi landasan bagi berlangsungnya sebuah tatanan negara yang dikehendaki oleh masyarakat  itu sendiri.  Hal itu sesuai  dengan  hipotesis  Amalinda  Savirani ( 2003: 6 ) tentang Merintis kajian budaya ilmu politik di Indonesia: bahwa politik sesungguhnya sangat dekat dengan kajian budaya, bahkan bisa lebih dekat ketimbang dengan ilmu politik sendiri. Sejarah perkembangan  kajian budaya adalah sejarah perlawanan terhadap dominasi atau kekuasaan sebuah tradisi ilmu pengetahuan.  Kajian budaya muncul dari pemikiran–pemikiran sekelompok   orang  yang  menyakini  bahwa  bangun  teori  adalah  sebuah praktek politik sehari–hari manusia .

Keberhasilan   demokrasi   adalah   sebuah   kebudayaan   politik,   satu kajian khusus dalam ilmu politik. Kebudayaan bermakna orientasi, nilai dan seperangkat yang dimiliki oleh warga negara. Hal tersebut jelas bahwa kebudayaan bagi politik adalah suatu produk jadi.

Budaya  politik  kampus  di  antaranya  dilakukan  dan  diperoleh  dari sebuah  pemikiran–pemikiran  mahasiswa  yang  ingin  tahu  perkembangan politik  yang terjadi. Oleh   karena itu   mahasiswa  sebagai  agen perubahan (Agen of Change) harus mampu memberikan sebuah perubahan dan berperan dalam proses penentuan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh birokrat pemerintahan  dan sekaligus  mampu mengkontrol  sebuah  perjalanan  sistem politik yang sesuai dengan kontitusi yang berlaku. Dengan demikain   peran mahasiswa  dalam berpolitik sangat diperlukan demi tercapainya  demokrasi dan  reformasi  dalam  membangun   sebuah  negara  yang  adil,  aman  dan tentram.

Mahasiswa selaku generasi kepemimpinan negara masa depan, merupakan aset penting yang paling berharga bagi sebuah negara. Hebatnya golongan mahasiswa akan menjanjikan mantapnya kepimpinan akan datang. Begitulah sebaliknya. Di Indonesia, sejarah pergerakan mahasiswa bukanlah perkara baru. Sejak tahun 60-an hingga kini banyak peristiwa penting yang berlaku sama ada di peringkat kebangsaan maupun antar bangsa yang melibatkan  golongan  mahasiswa.  Penyertaan  mahasiswa  ini dilihat sebagai suatu  yang positif  menangani  berbagai  isu yang  berlaku  di dalam  negara. ( Akhi Masrawi, 2003: 20)

Dalam  konteks  transisi  politik  di Indonesia,  pergerakan  mahasiswa telah  memainkan   peranan  penting  sebagai  kekuatan  yang  secara  nyata mampu  mendobrak  rezim  ortoritarian.  Jika  kita lihat  pengalaman  histories perjuangan   bangsa, kita  akan  menemukan   bahwa   mahasiswa    selalu memainkan  peranan  penting  dalam  setiap  perjuangan.  Demikian pula, gerakan mahasiswa pada reformasi ini akan menjadi bagian yang terpenting dalam perjalanan  bangsa Indonesia.  Meskipun demikian,  dari kenyataan di lapangan harus diakui bahwa gerakan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan reformasi bukanlah kekuatan yang solid. Keragaman latar belakang, motivasi, visi politik serta orientasi masing-masing kesatuan aksi telah menjadikan gerakan mahasiswa tidak bisa dilihat sebagai identitas yang homogen.

Terciptanya   Persatuan   Aksi   Mahasiswa dari   berbagai   elemen organisasi   mahasiswa   merupakan   bukti   bahwa   mahasiswa   tidak   bisa dianggap remeh dalam dunia politik maupun dalam membawa aspirasi rakyat kecil dan bawah. Hal tersebut  terwujud  dalam proses jatuhnya  rezim orde baru  yang  dipelopori  oleh  mahasiswa  dan  setiap  ada  permasalahan  yang merugikan rakyat, mahasiswa siap untuk membela dengan berunjukrasa demi tercapainya tujuan yang adil dan sesuai dengan kontitusi.

Aktivis   Mahasiswa   Universitas   Negeri   Semarang   mengharapkan adanya sebuah perubahan yang signifikan supaya apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan demokrasi dan reformasi yang kita  junjung  tinggi  keberadaanya  di  negara  Indonesia.  Sikap  mahasiswa dalam  berpolitik  di  lingkungan  Universitas  Negeri  Semarang  merupakan wujud  nyata  dari  sebuah  lahirnya  generasi  muda  yang  demokrasi  dan reformis sejati yang ingin menjadi pembawa aspirasi rakyat kecil dan rakyat bawah yang selalu dirugikan oleh para birokrat. Hal tersebut dilakukan oleh mahasiswa dengan mengadakan kontrol terhadap kebijakan–kebijakan pemerintah  dan  apabila  tidak  sesuai  maka  mahasiswa  akan  mengadakan dialog maupun diskusi sampai berunjukrasa bersama.

Hal  tersebut  akan  terwujud  apabila  kerjasama  antara  mahasiswa dengan pihak birokrat berjalan dengan baik, akan tetapi birokrat membatasi kegiatan–kegiatan yang berbentuk kearah politik dengan membuat peraturan– peraturan yang tidak menguntungkan mahasiswa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, ada beberapa alasan yang mendasari peneliti  memilih  judul  “BUDAYA  POLITIK  KAMPUS  “  studi  terhadap Aktivis  Mahasiswa  di  Lingkungan  Universitas  Negeri  Semarang,  adalah sebagai berikut:

  1. Melihat latar belakang aspirasi mahasiswa terhadap realita kehidupan dan kegiatan politik di kampus sebagai awal pergerakan mahasiswa di tingkat kampus.
  2. Mengidentifikasi  pemahaman  unsur–unsur  budaya  politik  kampus  dan sikap mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan politik di kampus. Dalam hal  ini,  penting  juga  melihat  karakteristik  pergerakan  mahasiswa,  visi politik serta perspektif demokrasi para aktivis yang mempelopori budaya politik kampus.
  3. Mengidentifikasi   upaya   yang   dilakukan   oleh   pihak   birokrat   dalam memberikan  pembelajaran  politik dan respon mahasiswa terhadap upaya yang dilakukan pihak birokrat dalam pendidikan berpolitik di kampus.
  4. Melihat   latar   belakang   budaya   politik   mahasiswa   di   kampus   yang dilakukan  dan  diperoleh  dari  sebuah  pemikiran–pemikiran   mahasiswa yang ingin tahu perkembangan politik yang terjadi.
  5. Mengidentifikasi  faktor kendala  kegiatan  mahasiswa  dalam membangun budaya politik di kampus.

Pembatasan  permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan dan supaya pembahasan permasalahan–permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan teliti, terpusat,  dan  mendalam,  maka  dilakukan  pembatasan  masalah  penelitian, yaitu ;

  • Budaya  politik yang dibahas dalam penelitian  ini adalah budaya politik di kampus.
  • Kegiatan politik mahasiswa dibatasi pada kegiatan intra maupun ekstra yang dilakukan oleh mahasiswa.
  • Guna mengetahui  lebih dalam peran mahasiswa  dalam berpolitik,  maka di lihat juga hambatan–hambatan pelaksanaan politik di kampus.
  • Kampus  yang  dijadikan  sasaran  penelitian  ini  adalah  Universitas  Negeri Semarang.

Rumusan masalah

Berpijak  dari  latar  belakang  serta  hal–hal  tersebut  di  atas,  maka masalah yang dikaji di rumuskan sebagai berikut :

  1. Bagaimana  aspirasi  mahasiswa  terhadap  budaya       politik   kampus  maupun realita politik yang sedang terjadi ?
  2. Bagaimana implikasi kegiatan mahasiswa kearah gerakan aktivis mahasiswa UNNES (baik internal dan eksternal) dalam menghidupkan budaya politik kampus ?
  3. Faktor–faktor yang menghambat kegiatan mahasiswa yang ke arah politik di kampus ?

Skripsi Daftar Pustaka

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp300ribu Rp200ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk softcopy (Msword) langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509

 
atau bisa telepon langsung.

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Related Articles: