Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 31 July 2010

Category ArchiveJurnal



Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

KEBIJAKAN DESENTRALISASI

Skripsi Daftar PustakaSkripsi Lengkap Bab I-V
Available download/sent to email

Jurnal Administrasi Negara Vol. I, No. 02, Maret 2002
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
Oleh:
Bhenyamin Hoessein
Bhenyamin Hoessein, Pengajar Pemerintahan dan politik Lokal FISIP UI
Sudah merupakan kelaziman, setiap UU apapun semula dari RUU hasil kerja sebuah panitia (tim) yang dibentuk oleh Pemerintah atau Menteri yang membidanginya. Demikian pula UU tentang pemerintahan daerah. UU No. 1 Tahun 1945 tentang komite Nasional Daerah berasall dari RUU yang disusun Subadio, sedangkan penjelasannya disusun oleh Hermani. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK : Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar Dan Organisasi Non-Pemerintah

Skripsi Daftar PustakaSkripsi Lengkap Bab I-V
Available download/sent to email

DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK :
Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar Dan Organisasi Non-Pemerintah
Oleh Drs. Suwondo, MS
I

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka mendapat akses dan kemampuan untuk dapat menggunakan pelayanan publik. Akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat meemenuhinya.
Desentralisasi adalah suatu paham yang mencoba menggugat kelemahan-kelemahan yang ada pada diskursus sentralisasi. . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 22 Mar 2008

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Skripsi Daftar PustakaSkripsi Lengkap Bab I-V
Available download/sent to email

Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto, MA adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam
Negeri Republik Indonesia
Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudara-saudara melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia termasuk tentang hubungan pusat dan daerah. Hubungan ini ada yang berdimensi finansial ada juga berdimensi non finansial. Sebenamya kedua dimensi ini bukan hanya terkait dengan hubungan antara pusatdan daerah, tapi juga hubungan antar daerah.
Kajian hubungan antara pusat dan daerah haruslah dilakukan baik dari dimensi . . baca selengkapnya ...

Page 11 of 11« First«234567891011