Bankskripsi.com™

KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN
Oleh : Bambang Supriyono
A. Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 menunjukkan luasnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan publik, sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi yang luas. Luasnya peranan tersebut tercermin dalam pasal yang menyebutkan adanya kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yaitu meliputi bidang : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, . . baca selengkapnya ...

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya
Oleh Dr. Agus Suradika
Dosen PNS dpk FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu . . baca selengkapnya ...

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor
Oleh :
Achmad Lutfi*
Abstrak
Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang . . baca selengkapnya ...

BIAYA TRANSAKSI DALAM PENGHITUNGAN PAJAK

Oleh : Adinur Prasetyo (mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi UI)
I. Pendahuluan
Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam berbagai literature disebut dengan compliance cost 1. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan . . baca selengkapnya ...

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (people empowering) terutama dipedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik (Setyono, 2002:34). Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa . . baca selengkapnya ...