Judul : The End of Management : and the Rise of Organizational Democracy
Pengarang : Kenneth Cloke & Joan Goldsmith
Pengantar : Warren Bennis
Penerbit : Jossey-Bass

Tahun Terbit : 2002 Pengulas : M.R. Khairul Muluk
Judul buku ini tentu mengejutkan bagi kalangan akademisi ilmu manajemen maupun administrasi. Meski dampak buku ini tidak segempar buku the end of economics karya Paul Osmerod, namun tetap saja judul tersebut sangat menggugah. Kita akan terpana terutama kalangan akademisi di Indonesia karena masih kuatnya paradigma lama manajemen dikembangkan dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan. Ketika manajemen berkutat dengan upaya mencapai efisiensi, produktivitas dan efektivitas dengan mempergunakan pendekatan birokratis yang mengedepankan uniformity of prescriptions, blueprints, and one size-fits-all approach maka operasi ini tidak lagi memadai dalam menghadapi perubahan dan tantangan besar organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari lingkungan organisasi.
Perubahan teknologi, pandangan hidup manusia, dan kompleksitas lingkungan telah mempengaruhi perilaku organisasi dan mendorong ke arah perubahan yang lebih fundamental dalam cara mengelola organisasi. Diperlukan konsep baru kemanusiaan yang didasarkan pada pengetahuan yang luas atas kebutuhan manusia yang kompleks dan berubah. Peralihan filosofis atas konsep baru ini didasarkan pada nilai keorganisasian yang mengacu pada gagasan demokratis-manusiawi dengan menggantikan gagasan sistem nilai birokratis yang mekanis dan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, terjadi pula peralihan konsep kekuasaan dalam organisasi dari model yang didasarkan pada paksaan dan ancaman ke model yang didasarkan pada kolaborasi dan akal sehat.
Penyebab utama peralihan ini justeru berasal dari para manajer sendiri di berbagai organisasi baik di sektor publik, bisnis, dan institusi lainnya. Mereka membutuhkan pilihan lain dari cara otoritas mekanis yang lebih mengedapankan hubungan manusiawi yang otentik. Kebutuhan utamanya adalah bagaimana memanusiawikan organisasi dengan mengacu pada pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan revitalisasi organisasi dengan melakukan peralihan mendasar tentang pandangan terhadap karyawan. Seyogyanya kini pegawai tidak sekedar dianggap sebagai knowledge worker apalagi alat produksi tetapi lebih sebagai investor worker karena mereka membawa gagasan yang mampu mengubah dunia.
Buku ini terdiri dari dua bagian yang berbeda secara substansial. Bagian pertama, terdiri dari delapan bab, mengulas sistem manajemen yang lama dan mengungkapkan dinamika organisasi yang mengandalkan pada hirarki, birokrasi, dan otokrasi. Bagian ini menyajikan kritik atas kegagalan sistemik manajemen dan mengidentifikasi akar persoalan yang membahayakan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menggambarkan kesulitan bukan yang berasal dari para manajer yang kurang pandai tetapi justeru yang berasal dari sistem manajemennya sendiri. Dengan kata lain bagian ini ingin mengungkapkan bahwa sistem manajemen yang ada sekarang ini adalah bermasalah dan dan memiliki kecenderungan yang merusak martabat manusia.
Bagian terakhir buku ini, juga terdiri dari delapan bab, menawarkan berbagai usulan praktis untuk membentuk hubungan manajerial dan mendesain nilai, struktur, sistem, proses, dan keahlian yang diperlukan untuk self-management. Pada intinya buku ini menganjurkan untuk mengakhiri manajemen yang berbasis pada hirarki, birokrasi, dan otokrasi menjadi kolaborasi, self-management, dan demokrasi organisasi. Asumsinya adalah bahwa organisasi dapat berkembang secara dramatis dengan memberdayakan mereka yang bekerja di dalamnya untuk mengelola diri mereka sendiri dan mengambil alih tanggung-jawab atas kemajuan dan kinerjanya sendiri.
Kombinasi kolaborasi, self-management, dan demokrasi organisasi dapat menjamin terjadinya perubahan menuju organisasi yang komit terhadap nilai, etika, dan integritas. Kombinasi ini mampu meruntuhkan batas-batas yang kaku menjadi jaringan asosiasi organis dan pemimpin penghubung dapat diidentifikasi di seluruh organisasi serta dipilih sendiri oleh rekan sekerja, pelanggan dan pemegang andil siapa yang dipercaya dan diharapkan untuk memimpin. Pegawai dapat belajar mengelola diri sendiri dalam tim kecil kolaboratif yang ditandai dengan adanya tanggung jawab, trust, dan pemberdayaan sehingga pegawai tidak bertanggung jawab terhadap manajer tetapi kepada dirinya sendiri. Organisasi dapat beroperasi lebih ramping, kolaboratif, dan terbuka sehingga mengurangi birokrasi sekaligus meningkatkan trust dan menempa pembelajaran organisasi.
Dengan demikian, kombinasi kolaborasi, self-management, dan demokrasi organisasi mengubah secara fundamental tidak hanya tentang cara melakukan pekerjaan tetapi juga tentang sifat dari pekerjaan itu sendiri. Dalam kombinasi ini, organisasi berperilaku seperti organisme, kebijakan yang luwes dan berbasis nilai, prosedur yang lazim dan responsifterhadap kebutuhan pelanggan, tujuan yang menantang, umpan balik yang dipandang sebagai bingkisan dan penghormatan, dan konflik yang merangsang peluang untuk tumbuh dan belajar. Dalam kombinasi ini organisasi memperlakukan pegawai layaknya seperti artis sekaligus ilmuwan, memandang keluhan sebagai saran perbaikan, menelusuri masalah sebagai obyek keingintahuan, dan mendasari motivasi atas kasih dan kesadaran diri. Kombinasi ini memandang pekerjaan layaknya permainan, komunikasi sebagai cerita dan metafor, sementara perbedaan justeru disambut, rutinitas dianggap layaknya ibadah ritual, dan perubahan sebagai pencarian dan petualangan.
Implikasi dari kombinasi ini tidaklah sekedar peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja pegawai namun lebih luas dari pada itu yakni masa depan organisasi yang lebih cerah, keberlanjutan pekerjaan, hubungan sosial yang lebih bermakna. Pencapaian ini tentu saja tidak hanya berupaya meraih tujuan jangka pendek tetapi juga membangun pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan. Pencapaian ini diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang sulit dikendalikan dan mencakup keseluruhan sektor sekaligus.

INTRODUCTION

1.1.1. The Background of the Research.

Poverty has always been becoming the phenomenon problem along history of Indonesia as a nation state, history of a state which was wrong to manage problems of poverty. In a state which poverty is mismanaged, there is no other bigger problem beside poverty problem itself. Poverty has made millions of children cannot experience quality education, difficulty to defray health, lack of saving, investment inexistence, lack of public service access, lack of job opportunities, lack of social security and protection to family, higher current urbanization, moreover, poverty has caused millions of people cannot fulfill needs of food, board and clothing in proper manner. Poverty has made rural society sacrifices any kind of things voluntarily for the shake of their life safety (Scott in Sahdan, 2005), allowing the release of physical energy to produce profit for local wholesaler and accept mismatch fee with expense of energy which they have released. All of farm labor work all day long, but they accept very few fee.

BAPPENAS defined poverty as a condition where a person or a group of people, both men and women, could not fulfill their basic rights to retain and develop prestigious life. The basic rights of rural people for instance, they need of food sufficiency, health, education, job, housing, clean water, land, natural resources and rights to participate in social politic life, both for men and women. In order to fulfill basic rights of poor people, BAPPENAS used several prominent approaches namely; basic needs approach, income approach, basic human capability approach, and objective and subjective approach.

The basic needs approach discerned poverty as someone, family and society lack of capabilities, to fulfill minimum needs, such as foods, clothes, housing, health service, education, clean water and sanitation inventory.  Based on income approach, poverty is caused by the lowering of asset ownership, productive tools, as land, agriculture and plantation that directly affect their income in society. This approach determined rigidly the standard of income in society to differ their social class. Basic human capability approach assessed poverty as basic ability limitation like ability to read and write to drive minimum function in society. This limitation caused impossibility for poor people to get involved in decision making activities. Objective approach or often called the welfare approach which emphasizing on normative assessment and requisite that should be complied to be detached from poverty. On the contrary, subjective approach assessed poverty based on opinion or point of view of poor people itself (Stepanek(ed.) in Sahdan, 2005).

Fact indicates that poverty cannot be considered unpretentious, because it is not only related to the ability to fulfill needs of material matters, but it is also related to another human life dimensions. Hence, poverty can only be overcome if other dimensions are not considered. There are some indicators of poverty (World Bank in Sahdan, 2005): the ownership of limited capital and land, limited required facilitations and infrastructure, different opportunity among member of society, different human resource and economic sector, low of productivity, bad cultural of life, and abundant management of natural resources.

Beside that, the growth amount of residents which grew quickly formerly, causing difficult situation which befall in Java rural society. This Matter was discerned from fact to the number of potency of natural resource which becomes lower; decreasing agricultural land tenure; and worse exchange rate between agricultural productions with industry. The impact of this situation, make human resource pauperization process. Amount of impecunious group can not be avoided, even tend to be bigger in rural society.

What was written by (Geertz in Wattiheluw, 2004), entitled “Agriculture Involution in Java Island,” depicted one part of poverty portraits that was collectively multiplied concurrent with the declining of productivity and fragmentation of agricultural land that occurred in the village. Infected society with the disease of involution inherits low potency of resource. Generally in the long term, it will cause disability on the people, they do not have bravery to account risk, lack of initiative, less of ability to see potency/ existing opportunity, blind and finally become fatalist.

And perhaps some indicators which were defined by World Bank above, we capture in our state. It is true and it has become knowledge of public that in Indonesia, most of poverty enclaves are concentrated in village. The reason is absolutely clear, because majority of Indonesian people live there. During the time, village was only considered as marginal region, so that village always stayed in retardation and continued in the circle of poverty.

Referred to study and observation that were conducted by the expertise in social sciences area, in the reality, absolute poverty occurred mostly in agricultural sector particularly in food crop sub sector. Poverty itself represents resultant interaction among technology, natural resource, access toward capital sources, human resource, access to the market, low level of society participation in natural resources cultivation, and institution/ policy (Wattiheluw, 2004).

To observe the interval of household income from on-farm activity toward household expenditure as depicted in the table 1.1

Table 1.1.

The Interval Household On-Farm Income Toward Household Expenditure Per Year

Source: Researcher Tabulation, 2006

Process of society alleviation from the phenomenon of agricultural involution will be success if society as a whole component is dynamic. Beside that, new adaptation pattern will be passed by society if there is no barricade which able to hamper the occurring of development. This matter can only be conducted if there is an existence of direct governmental intervention, which is addressed for the poverty alleviation, and through development which is instructed by the government for the accomplishment of people basic needs.

It is excessively precise if the construction of society and development in a village become the priority to reach the target of national development, because village and its society represent national economy bases. Village also represents solidarity among groups of society with their activity in the environment. This integrity forms elements of physiographic, social, economics, political, and cultural interaction (Daniel, 2002). The result of integrity expresses society life that truly depends on natural resources potency and quality of society itself, where the earning acquisition is dominated by agricultural sector. This fact depicts a problem but at the same time it is indeed promising the national development.

On that account, the execution of development which becomes priority is absolutely precise matter. Main challenge to reach is to race development of economics, specifically in rural areas through efficacy in giving a different, better assessed situation, and more perfect is, healthier, and more humane than before it was conducted development program for rural society in certain region or environment. Even sometimes each rural society also gives certain development characteristic, which might was not possessed by other rural society.

If it was leaned on what was illustrated above, the perspective of this research comprehend that the existence of equation of poverty atmosphere based on the empirical and factual reference with the location of the research is very large. Supported phenomenon and mapped condition becoming strong base in the language of equality in this research. As the location of the research, Pujon sub district has various symmetrical attribute as a neglected and poor area. Main activity which conducted by the most of society is agricultural sector. Where the width of farm is 3741 ha, farm which is benefited for agriculture equal to 2684 ha, and only 471 ha that is used for residence.

Total amount of the residents are 59.610 people, 9381 people are categorized poor (Pujon in Numbers, 2005). Moreover several villages that exist in this sub district, its agricultural pattern have the characteristic of subsistent. One of its sub villages, represent an area that is terribly isolated from various accessibilities, such communications, transportation and other facilities and infrastructures. Farmers tend to be disabled to do productive activity in agricultural sector. They have to deal with complex problems beyond their power and ability. Like problems of wholesalers and uncertain market situation. Moreover, generally the typical of the agricultural sector in this sub village is rain cistern farm thus it become more complicated problem that should be overcome by the farmers.

Such situation, creating multi effects toward the pattern and way of life in the society. The worst possibility of this fatalist condition, might possibly instruct farmer to a deep hidden condition, or on the contrary, the farmers are progressively struggle to retain their life.

Life portrait of Ngebrong sub village, considered to be a unique phenomenon to be lifted to become social reality which exist in our midst, with its local uniqueness which can be interpreted in so many perspectives. Though the existence of this sub village is very isolated, underdeveloped and buried but however, in a practical matter the life of the society in this sub village does not seem showing weaknesses, moreover if we observe it from the economic side.

If we capture some conclusions from what were identified by BAPPENAS above, it is obvious indeed that some poverty realities we could observe in this sub village. For example, narrow ownership of land, limited capital, worsening of accessibility, and lack of education contribution to the society could be some indicators of poverty problems. But the unique thing is, with this limited situation, it did not make all the residents (read: farmers) in this sub village surrender, but on the other hand the spirits that they have are more excelsior from time to time. After three generations elapsed in a state of poverty, life of the society in this sub village (discerned from social structure and institution), is experienced some arrangement although in a slow way.

Starting with the awareness to build dwelling house which bricking up concrete with its equipment, indicated that spirit and awareness for competent life is excelsior. One of the forms of the spirit to escape from buried situation with built makadam road which used for path of its agricultural production distribution and transportation. The establishment of the makadam road spent almost a quarter f century. It was because in one year they could only finish 50 m2 of makadam. Nowadays the makadam road could be accessed and used by either local resident or people surrounding this sub village.

By relying on the empirical fact and real condition that occurred, hence as form of appreciation to such condition and situation, where spirit and hard work of the society of Ngebrong in fighting against retardation in assorted aspects economics, then it is important to conduct contemplation of dynamics of local society life as a study and discourse in settlement of poverty problem through research with title “Poverty Alleviation by Ngebrong Society” Case Study at Ngebrong Sub Village, Tawangsari Village, Pujon Sub District, Malang District.

1.2.      Problem Statements

Based on the background of the research which have been stated above, hence this research wish to lift some assumed problems which are very relevant in illustrating the poverty matters that faced by society Ngebrong  sub village to be searched its solution

As statements of the problems of this research shall be as follows:

1. What kind of problems which the society of Ngebrong sub village faces in the effort to fulfill their needs of life?
2. What kind of matters which support the society of Ngebrong sub village in fulfilling theirnNeeds of life?
3. How far is the role of facility in supporting productive economics activity to alleviate the society of Ngebrong sub village from poverty?

Tags:

prameela hot, solo touching

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pertumbuhan penduduk di Indonesia, pulau Jawa merupakan daerah yang terpadat dan tercepat jumlah penduduknya. Jumlah populasi masyarakat didaerah Jawa Timur di tahun 2000, laki-laki sebesar 17.193.270 jiwa dan perempuan sebesar 17.572.730 jiwa. total jumlah populasi laki dan perempuan sebesar 34.766.000 jiwa.  Dengan tingkat kepadatan sebesar 726 jiwa per km. Perbandingan jenis kelamin antara penduduk laki-laki per 100 dengan penduduk perempuan di tahun 2000 adalah 97.96. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur lebih banyak dari pada jumlah populasi penduduk laki-laki. Yang dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Laju Pertumbuhan Populasi didaerah Jawa Timur (Growth Rate of Population 1990-2000) sebesar 0.70. Dengan total angka kesuburan (Total Fertility Rate 1996-1999) sebesar 1.71. Tingkat Kematian Bayi di Jawa Timur sebesar 48 bayi per 1000 bayi yang di lahirkan/hidup (1996). Pengharapan hidup kelahiran laki-laki (Male Life Expectancy at Birth 1996) sebesar 63.05 dan pengharapan hidup kelahiran perempuan (Female Life Expectancy at Birth 1996) sebesar 66.89 (BPS, 2004). Jadi perlu adanya perhatian khusus untuk tenaga kerja wanita dalam pekerjaanya, karena porsinya yang lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki.

Rendahnya produktivitas hampir di setiap sektor khususnya sektor industri, terutama produktivitas tenaga kerja sudah menjadi issue nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia mencapai indeks produktivitas dibawah 1 (Trocua, 1995 Dalam Rike, Sophia).

Dalam kaitannya dengan produktivitas maka dengan GDP dapat dihitung pula berapa Total Factor Productivity (TFP) dari sebuah negara. TFP menggambarkan sejauh mana Capital dan Labour dapat bersinergi sehingga menghasilkan output yang lebih besar. Bila melihat Negara yang telah maju seperti Jepang dan Singapura maka Capital dan Labour bukan lagi menjadi faktor utama dalam penyumbangan nilai terhadap GDP namun justru TFP yang menjadi faktor utamanya.

Berdasarkan data yang ada, Produktivitas (TFP) di Indonesia tahun 1995-1999 sebesar -255.49, Negara Malaysia sebesar 6, Negara Thailand sebesar -183.4, Negara Singapore sebesar -6, Negara Philippines sebesar 26, Negara Nepal sebesar 3. Sumber APO 2004.

Pada orde reformasi, saat ini pemerintah menyadari pentingnya peningkatan produktivitas karena produktivitas bukan berdimensi nasional tetapi juga internasional. Deklarasi Kuala Lumpur antara lain menyatakan bahwa produktivitas perlu ditingkatkan secara dinamis. Selama ini kegiatan pengukuran produktivitas di Indonesia masih belum banyak menarik minat para ahli. Hal tersebut menjadikan pengukuran produktivitas dari berbagai dimensi dan sektor berjalan lambat (Hidayat, 1986). Bagaimanapun lambatnya adalah penting mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas riil, sehingga diketahui tingkat keefisienan dan tingkat efektifitas yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber-sumber yang dipergunakan dalam proses produksi.

Berbicara tentang pendapatan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari kontribusi seluruh anggota rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan. Anggota rumah tangga perempuan terdiri dari istri kepala rumah tangga, anak perempuan, menantu dan anggota rumah tangga perempuan lainnya. Saat ini banyak perempuan yang bekerja atau harus bekerja untuk memenuhi atau menambah pendapatan rumah tangga. Perempuan bekerja untuk menambah penghasilan tidak dapat terlepas dari situasi kemiskinan yang melanda suatu rumah tangga, akan tetapi perempuan bekerja tentunya bukan hanya karena faktor kemiskinan tetapi juga faktor kesempatan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang perempuan.

Perempuan mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin. Dalam rumah tangga miskin anggota rumah tangga perempuan terjun ke pasar kerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup. Perempuan ternyata lebih mudah memasuki pasar kerja terutama sektor informal. Hasil penelitian Badrun (2004). Mengatakan bahwa dari 53,44 persen perempuan yang bekerja, 72,29 persen adalah pekerja tetap, artinya perempuan mempunyai kepastian dalam memperoleh pendapatan. Kontribusi perempuan pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin perbulan cukup signifikan yaitu sebesar 39,91 persen atau Rp. 272.357 dari total pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 681.081. Perempuan juga mempunyai kemampuan untuk bekerja di sektor publik, selain lebih luwes dan lebih mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi krisis ekonomi, misalnya, perempuan lebih banyak mengambil inisiatif untuk mengantikan peran suami yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam mencari nafkah.

Kontribusi perempuan di bidang ekonomi telah membantu mengangkat keluarga dari kondisi sangat miskin ke kondisi diambang garis tidak miskin. Apabila perempuan (dalam hal ini istri dan anak perempuan) tidak membantu ekonomi rumah tangga, dapat diduga bahwa kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih buruk. Menurut Dong Kyo Choi dan Dai Young Kim bahwa kontribusi perempuan dalam rumah tangga berpendapatan rendah adalah tinggi, dan sebaliknya kontribusi perempuan dalam rumah tangga berpendapatan tinggi adalah rendah.

Untuk meningkatkan eksistensinya di keluarga maupun di tingkat industri kecil, tingkat produktivitas pekerja wanita dituntut tinggi, karena dengan produktivitas yang tinggi maka akan menguntungkan pihak tenaga kerja wanita dan pihak industri kecil. Keuntungan jika produktivitas tenaga kerja wanita tinggi diukur dari industri kecil dan tenaga kerja wanita adalah sebagai berikut :

1. Bagi industri kecil :

a. Memperkuat daya saing industri kecil, karena dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dan mutu produksi lebih baik.

b. Menunjang Kelestarian dan perkembangan industri kecil.

c. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja.

d. Menunjang terwujudnya hubungan indutrial yang lebih baik

2. Bagi Tenaga kerja Wanita :

a. Meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial. Dapat menambah penghasilan keluarga dan masa depan yang lebih baik, dari pada tidak dapat menambah penghasilan apapun.

b. Meningkatkan harkat dan martabat serta pengakuan potensi individu. Sehingga laki-laki sebagai kepala rumah tangga dapat menghormati dan menghargai wanita ini.

c. Meningkatkan motivasi kerja dan keinginan berprestasi.

Berdasarkan data BPS Tahun 1992 terdapat sebanyak 34,34 juta pengusaha kecil di Indonesia. Usaha kecil tersebar diberbagai sektor, antara lain : disektor pertanian 21,3 juta (62 persen), disektor perdagangan 5,8 juta (16,9 persen), disektor industri pengolahan 2,5 juta (7,3 persen) dan disektor jasa serta keuangan 1,8 juta (5,3 persen), disektor angkutan darat/sungai/danau 1,2 juta (3,5 persen), disektor pertambangan/penggalian 0,87 juta (2,5 persen), disektor bangunan/konstruksi 0,87 juta (2,5 persen).

Sementara tenaga kerja wanita yang diserap oleh pengusaha industri kecil tersebut ada yang mempunyai pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja pria. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak industri-industri kecil tersebut yang menempatkan tenaga kerja wanita belum sesuai dengan pendidikan dan kemampuan yang dimilikinya. Padahal jika tenaga kerja itu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki, tentu akan termotivasi untuk bekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitasnya.

Sasaran pembangunan industri kecil pada tahun 2000, yaitu tercapainya peningkatan pertumbuhan industri yang cukup tinggi, baik dalam nilai tambah, kesempatan kerja maupun ekspor, sehingga sektor industri makin efektif sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang didukung oleh peningkatan kemampuan teknologi dan pemanfaatan sumber yang optimal, serta meningkatnya peran serta masyarakat secara produktif dan meluasnya persebaran lokasi industri kedaerah-daerah dalam pengembangan industri kecil dan menegah.

Pembangunan industri kecil di Kecamatan Bangil merupakan penjabaran kebijakan industri nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan kedalam program pembangunan dan dilaksanakan sesuai visi dan misi pengembangan sektor industri yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Peran pembangunan sektor industri daerah diarahkan agar terciptanya peningkatan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai produksi, dan perluasan pemasaran serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan sektor industri kecil di Kecamatan Bangil terus diupayakan dalam meningkatkan mutu hasil produksi, diversifikasi produk, dan desain, diversifikasi komoditi perdagangan dan pasar serta daya saing agar mampu dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada industri tersebut.

Industri kecil bordir di Kabupaten Pasuruan yang tersebar di beberapa wilayah desa dan kecamatan, seperti : Kecamatan Bangil, Beji, Rembang, Pandaan, Gondangwetan, Lumbang, serta Kecamatan Kejayan. Mampu memproduksi aneka busana muslim pria, wanita dan perlengkapannya, seperti : jilbab, kerudung, mukena, kopyah haji, bed cover, taplak meja, tempat tisu, dompet, sepatu wanita, tutup gelas, tutup saji, dsb. Hasil produksi mencapai 829.800 buah/tahun. Skala pemasaran meliputi Bangil, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Solo, Jakarta hingga ekspor ke Belanda, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Jumlah unit usaha yang ada mencapai 1.318 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.890 orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memandang sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kecil di Kecamatan Bangil. Dan dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja wanita maka ini bisa sebagai bahan masukan bagi industri kecil dalam rangka menyusun program kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dan bisa bersaing di era globalisasi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada industri kecil bordir di Kecamatan Bangil.
2. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja wanita.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada industri kecil bordir di Kecamatan Bangil
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap produktivitas tenaga kerja wanita.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi industri kecil dalam rangka menyusun program kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi para pemerhati masalah industri, sehingga dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan khasanah keilmuan.
3. Sebagai acuan dan masukan bagi pihak/instansi terkait dalam menetapkan kebijaksanaan untuk menyusun program kerja, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja wanita yang berkualitas dan sukses dalam era globalisasi mendatang.
4. Jika hasil ini benar dan akurat, dan diterapkan di industri kecil maka industri tersebut dapat berkembang dan mampu bersaing dengan industri menengah lainnya.

Tags:

anak angkat untuk dibela

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia negeri agraris dengan kepu1auan yang membujur sepanjang garis katulistiwa, tidak kurang 17.000 pulau besar dan kecil menjadikan peta negeri ini. Selat, laut, dan Samudra menghubungkan pulau-pulau itu untuk membentuk satu negara kesatuan yang berdaulat, iklim tropika yang dipengaruhi oleh daratan benua Asia dan benua Australia mendatangkan curah hujan yang berlimpah di kurun waktu tertentu dalam setahun. Tumbuh ribuan jenis tanaman yang menjadi kekayaan Indonesia dan mewujudkan habitat tropika basah, masyarakat dunia sangat berkepentingan dengan sumber daya alam ini baik untuk mempertahankan atmosfer dunia maupun untuk kepentingan berlanjutnya kehidupan dan pembangunan masyarakat dunia.

Disamping memiliki sumberdaya alam yang cukup besar (baik yang berupa flora-fauna yang makro dan mikro maupun mineral yang berupa bahan bakar dan bijih, bahkan yang masih primer) Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar. Kedua sumber daya itu merupakan potensi bagi Indonesia untuk mampu mengupayakan pembangunan berkelanjutan, agar pembangunan dapat di gerakkan secara optimal untuk jangka waktu lima tahun diformulasikan Garis-Garis Besar  Haluan Negara (GBHN) dengan menuangkan langkah pembangunan di segala bidang baik material ataupun spiritual kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita). Arah pembangunan ekonomi Indonesia menggunakan landasan Trilogi Pembangunan yang isinya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan hasil pembangunan. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia guna menciptakan keselarasan. keserasian dan keseimbangan antara mewujudkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Selain itu pembangunan harus merata di segenap tanah air bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja dari masyarakat, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial. Dalam pembangunan pemerintah Indonesia di antaranya melaksanakan strategi pembangunan secara bertahap dimana setiap tahap berlangsung selama lima Tahun atau bisa disebut PELITA, pelaksanaan PELITA yang dilaksanakan secara bertahap tersebut tertuang dalam APBN untuk skala nasional atau APBD pada tingkat daerah dan pada cakupan yang Iebih khusus lagi seiring dilaksanakannya program otonomi daerah PAD juga mampu dijadikan sebagai indikator untuk memproyeksi pembangunan daerah.

Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional (Propenas 2000-2004) dan sejalan dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu Propenas menggunakan sejumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi terkendali, menurunkan tingkat pengangguran, dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Suatu negara dapat diketahui bagaimana tingkat kemakmurannya melalui Produk Dornestik Bruto Per Kapita (PDB Per Kapita) yang ada dinegara tersebut. berikut ini adalah data Produk Domestik Bruto Per Kapita Indonesia 1995-2003 atas dasar harga konstan (1993).

Tabel 1.1

PRODUK DOMESTIK BRUTO PER KAPITA

TAHUN 1995-2003 (Ribu Rupiah)

Summer : BPS, Lap ran Perekonomian Indonesia 2003

Data Diolah Dalam Ribuan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tiap tahun terjadi peningkatan dengan baik, namun pada tahun 1998-1999 telah terjadi penurunan akibat adanya krisis yang terjadi di beberapa negara termasuk negara indonesia, pada tahun 2000 mulai mengalami peningkatan bertahap sampai tahun 2003. Pembangunan jangka panjang tahap pertama yang dilaksanakan pemerintah telah berakhir yang selanjutnya diikuti oleh pembangunan jangka panjang kedua. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan jangka panjang ini pada dasarnya adalah upaya mempercepat proses transformasi struktural dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern.

Tabel 1.2

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR

HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

TAHUN 1999-2003 ( Persen)

Sumber : BPS, laporan perekonomian Indonesia Tahun 2003 (data diolah dalam persen)

Catatan : *) Angka Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2003 semakin membaik di banding tahun 2002, hal ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 1993 laju pertumbuhan ekonomi indonesia adalah sebesar 4.10 persen, nilai PDB atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2002 adalah 426,9 triliun rupiah dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 444,5 triliun rupiah. Keseluruhan sektor ekonomi pada PDB tahun 2003 mencatat pertumbuhan yang positif, bila diurutkan pertumbuhan PDB  menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar  10,69 persen, diikuti oleh sektor Listrik, Gas, dan Air bersih sebesar 6.82 persen. Sektor ekonomi ketiga tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Bangunan yaitu sebesar 6,70 persen, keempat sektor Keuangan. Peersewaan dan Jasa perusahaan yaitu sebesar 6,28 persen, kelima sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 3,74 persen. Berikutnya adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sehesar 3,50 persen, 3,44 persen, 2,48 persen, dan 0,46 persen. Dan data diatas jelas terlihat bahwa sektor pertanian telah mengalami penurunan dalarn memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2000-2001. namun pada tahun selanjutnya telah kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan adanya kemajuan tehnologi yang mengakibatkan jumlah produksinya meningkat, sehingga laju pertumbuhan sektor tersebut mengalami juga peningkatan.

Untuk mencapai suatu pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga makin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk Diversifikasi, lntensifikasi, dan Ekstensifikasi pertanian yang penyelenggaraannya di upayakan lebih terpadu dan disesuaikan dengan kondisi tanah, air, dan iklim, pola tata ruang, serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Lapangan usaha pertanian sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja, kegiatan produksi lapangan usaha pertanian sebagian besar masih mengikuti pola tradisional dengan tingkat produktifitas dan tingkat pendidikan tenaga kerjanya masih sangat rendah. Walaupun dengan karakteristik seperti ini karena perannya masih sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja maka pengembangan lapangan usaha ini masih perlu diprioritaskan dalarn perencanaan pembangunan terutama untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur akibat tidak tertampung pada sektor lain, berikut ini data tentang Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan jenis kelamin (Tahun 2000 dan 2001).

Tabel 1.3

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2000

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2000 ( Data Diolah Dalam Ribuan Orang)

Selama tahun 2000 lapangan usaha pertanian mempunyai peran yang sangat strategis bagi ketenaga kerjaan Indonesia, dimana pada tahun 2000 dari 89.838.000 orang yang bekerja sekitar 40.677.000 orang atau 45,28 persen diantaranya telah bekerja pada sektor pertanian (60,28 persen laki-laki dan 39,52 persen perempuan) serta sisanya tersebar di berbagai sektor lainnya.

Tabel 1.4

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2001

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001 (Data Diolah Dalam Ribuan Orang)

Namun pada tahun 2001 dari jumlah penduduk yang bekerja 90.807.000 orang telah mengalami penurunan menjadi 39.744.000 orang atau 43.77 persen (62.27 persen laki-laki dan 37,73 persen perempuan) yang bekerja pada sektor pertanian, dari sini kita bisa mengetahui meskipun penduduk yang bekerja pada sektor ini jumlahnya semakin turun namun sektor pertnian masih merupakan sektor yang merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi. Implikasi kebijaksanaan dari fakta ini jelas adalah tidak realistis jika lapangan usaha pertanian diabaikan dalam kerangka perencanaan pembangunan makro, lebih dari itu lapangan usaha pertanian terbukti paling lentur dan telah menjadi semacam katup pengaman bagi “kelebihan” tenaga kerja di sektor formal bukan pertanian yang mengalami pukulan keras dan krisis ekonomi. Penyerapan tenaga kerja ini tidak akan dapat direalisasikan apabila kebijakan, strategi, dan program pengembangan lapangan usaha pertanian tidak berbasis ketenaga kerjaan. Kebijaksanaan dan strategi itu menghendaki dipertahankannya konsep padat karya (labour intensive) dengan dukungan berupa kemudahan untuk rnengakses modal bagi petani penggarap serta sejumlah peraturan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir sektor pertanian kembali menjadi pusat perhatian nasional sebagai landasan pemulihan ekonomi yang sedang berada dalam titik nadir perkembangannya. Perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional, penurunan kemampuan lahan yang drastis dan persaingan global menyebabkan petani terpuruk ditambah dengan beban ekonomi perkotaan dari sektor  industri. Sebenarnya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap  pendapatan nasional dan pangsa tenaga kerja nasional merupakan proses alamiah biasa dalam perekonomian yang sedang mengalami tranformasi struktural, penurunan kontribusi sektor pertanian tersebut berhubungan dengan transformasi struktural sektor perekonomian. Jika suatu negara tidak menghendaki penurunan kontribusi sektor pertanian maka biaya-biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dalam perekonomian akan sangat tinggi (Arifin, 2001: 9).

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,4 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB tahun 2000 sebesar 4,8 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi ketenaga kerjaan juga belum banyak menyerap tenaga kerja yang tersedia. Sejak tahun 2002 sesungguhnya perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan, tingkat pertumbuhan menjadi 4 persen sampai dengan 5 persen per tahun yang berarti bahwa peningkatan ini akan membawa dampak yang baik pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian akibat kebijakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan mengakibatkan kontribusinya pada PDB menurun drastis dari tahun ke tahun. Sektor pertanian mencakup beberapa subsektor yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Selama hampir tiga dasawarsa terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan

Di tengah tuntutan ketidak puasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah sentralistik tuntutan otonomi daerah semakin kuat. Menyikapi hal ini pemerintah menetapkan perangkat konstitusi herupa UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun pada tahun 2004 kedua Undang-Undang tersebut telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan kewenangan yang ada didaerah mencakup sebelas aspek yaitu: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Adapun pemerintah pusat masih memegang kewenangan pada: politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kebijakan strategis: perencanaan nasional, pengawasan dan standarisasi.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang pokok pemerintahan daerah menekankan bahwa titik berat otonomi ada pada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kabupaten/Kota yang Iangsung berhubungan dengan keadaan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat daerah bersangkutan. Menurut Undang-Undang diatas, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dibatasi oleh wilayah tertentu berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang disatukan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah sendiri.

3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk mnyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.

4. Mempunyai sumber keuangan daerah sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Melihat kondisi Kabupaten Malang yang cocok digunakan untuk lahan bercocok tanam maka berpotensi sekali untuk mengembangkan atau memajukan sektor petanian. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun masih menjadi sektor unggulan dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Malang di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian sebagai penghasilan terbesar merupakan salah satu sektor yang mendukung naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB daerah Kabupaten Malang, dari data BPS Kabupaten Malang disebutkan bahwa sejak beberapa tahun kebelakang sektor pertanian merupakan sektor terbesar sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang. Sehubungan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah oleh pemerintah pusat maka Kabupaten Malang telah melakukan banyak perubahan dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbagai sektor telah mengalami perubahan khususnya pada sektor pertanian, sehingga hal inilah yang melatar belakangi penulis menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MALANG (Periode 2000-2004)”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Malang selama kurun waktu 2000-2004 di lihat dari  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Bagaimana tingkat daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja di Kabupaten Malang selama kurun waktu 2000-2004.
3. Apakah sektor pertanian di Kabupaten Malang  termasuk sektor basis atau non basis selama kurun waktu 2000-2004.

Tags:

peranan pemerintah dan swasta dalam mengatasi pengangguran dan inflasi, www judul tesis pendidikan anak usia dini com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah-tengah pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, masalah yang munculpun tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia meliputi adanya :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
2. Adanya struktur umur penduduk yang tidak favorable.
3. Adanya distribusi penduduk yang tidak seimbang.
4. Kualitas penduduk yang masih rendah.

Selain keempat masalah tersebut faktor lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan adalah adanya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi. Keadaan tersebut sering terjadi pada negara-negara berkembang seperti yang dinyatakan Sadono Sukirno (1981 : 173) yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Sedangkan Payaman Simanjuntak (1985 : 22) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dimasa lalu menjadi masalah dibidang ketenagakerjaan khususnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Menurut Soeroto (1986 : 95), kebijakan ketenagakerjaan bisa terwujud jika terdapat dua unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan kerja yang cukup banyak dan produktif.
2. Asanya tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang tinggi.

Soeharsono Sagir (1982 : 43) berpendapat perlunya lapangan kerja baru yang menyerap angkatan kerja yang tersedia dan perlunya pola pendidikan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lewat balai latihan dan pendidikan baik bersifat formal maupun informal. Masalah penduduk juga erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan . Dari data sensus penduduk tahun 2000 menunujukkan korelasi positif antara laju pertambahan angkatan kerja. Laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 rata-rata sebesar 1,4% pertahun, dan laju pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1,3% pertahun.

Indonesia memiliki komposisi penduduk dengan jumlah penduduk wanita yang lebih besar, namun dari segi tingkat partisipasi kerja, tingkat partisipasi kerja wanita jauh lebih kecil dari pria. Jika menyinggung masalah angkatan kerja dan partisipasi kerja, maka kita harus melihat fakta mengenai komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tanggal 30 Juni 2000 adalah 206.264.595 orang. Dari jumlah total penduduk tersebut, 103.417.180 orang adalah laki-laki, sedangkan selebihnya, yaitu 102.847.414 orang adalah wanita. Jumlah angkatan kerja pria sebesar 58.779.772 orang dan angkatan kerja wanita sebesar 36.871.239 orang. Jika melihat fakta yang ada, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita hanya sebesar 38,54%, sedangkan angkatan kerja pria sebesar 61,45%. Sedangkan data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survey-survei kependudukan. Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2003 penduduk Kota Malang sebanyak 763.515 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 382.886 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 380.629 jiwa. Jumlah pencari kerja pada tahun 2003 yang terdaftar sebanyak 8.747 orang pencari kerja laki-laki dan wanita sebanyak 6.920 orang. Sementara jumlah lowongan yang tersedia 6.147 oarang. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan yang tersedia. Bila dilihat dari jenis kelamin terlihat ada perbedaan yang terbalik, dimana pencari kerja laki-laki lebih banyak daripada pekerja wanita.

Sebagaimana tercantum dalam TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN Bab IV yang menyatakan bahwa :

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesehatan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai histories perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Menurut Irwan Abdullah (1995), meningkatnya keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi dilandasi oleh 2 proses yaitu :

1. Peningkatan dalam jumlah wanita yang terlibat dalam pekerjaan siluar rumah tangga (out door activities). Hal ini antara lain dapat dilihat dari kenaikan tingkat partisipasi wanita dari waktu ke waktu.
2. Peningkatan dalam bidang jumlah pekerjaan yang dapat dimasuki oleh wanita. Bidang-bidang yang sebelumnya masih didominasi oleh laki-laki berangsur-angsur dimasuki atau bahkan didomonasi oleh wanita.

Dalam skala global, dikenal tiga pergesaran interpretasi peningkatan peran wanita (P2W) sebagai berikut (Tjokrowinoto dalam Mudrajad Kuncoro,1997 : 177-178) :

1. P2W sebagai Wanita dalam Pembangunan.

Perspektif P2W dalam konteks Women in Development memfokuskan pada bagaimana mengintegrasikan wanita dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa posisi wanita dalam masyarakat bersifat inferior, sekunder, dan dalam hubungan subordinasi terhadap pria. Asumsinya, struktur social yang ada dipandang sudah given. Indikator integrasi wanita dalam pembangunan diukur dengan indikator seperti partisipasi angkatan kerja, akses terhadap pendidikan, hak-hak politik dan kewarganegaraan, dan sebagainya.

2. P2W sebagai Wanita dan Pembangunan.

Menurut perspektif Women and Development yang dipelopori oleh kaum feminis-Marxist ini, wanita selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi wanita, dalam arti status, kedudukan, dan peranannya, akan menjadi lebih baik bila struktur internasional menjadi lebih adil. Asumsinya, wanita telah dan selalu menjadi bagian dari pembangunan nasional.

3. P2W sebagai Gender dan Pembangunan.

Menurut kacamata Gender and Development, konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara pria dan wanita sering merupakan penyebab rendahnya kedudukan dan status wanita, posisi inferior, dan sekunder relatif terhadap pria. Pembangunan berdimensi jender ditujukan untuk mengubah hubungan jender yang eksploitatif atau merugikan menjadi hubungan yang seimbang, selaras, dan serasi.

Menurut Boserup (1984 : 216) pekerjaan di sektor modern tidak hanya menuntut pendidikan formal, melainkan juga tingkah laku tertentu terhadap pekerjaan, yang dapat paling tepat dilukiskan sebagai kemampuan untuk bekerja secara teratur dan penuh perhatian. Sedangkan menurut Pudjiwati Sajogyo (1983 : 22) mengatakan wanita mempunyai dua posisi atau status dalam “KEGIATAN BEKERJA”, yaitu dalam pekerjaan rumah tangga (home-work) dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan (langsung) (income-earning work). Tetapi dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan semakin sedikitnya lowongan pekerjaan dan jumlah penduduk yang sangat besar, tidak semua angkatan kerja terutama wanita dapat tertampung di pasar kerja. Sehingga wanita memiliki posisi tawar yang rendah. Keterbatasan wanita sebagai individudalam hal pendidikan, pengalaman, dan keterampilan kerja, kesempatan kerja dan faktor ideologis, menyebabkan wanita memasuki lapangan kerja yang berstatus dan berupah rendah.

Hal ini disebabkan anggapan bahwa wanita bekerja hanya sekedar mencari nafkah tambahan, selain pendapatan dari suaminya. Sehingga wajar jika diperlakukan demikian, akan tetapi kenyataannya banyak wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, antara lain jika suaminya sakit, sudah tua atau pension atau meninggal. Dengan melihat dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “ANALISA VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI  KERJA WANITA (STUDI KASUS PADA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PR. HF. PRIMA MALANG).”

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah variabel-variabel tingkat upah, tingkat pendidikan, umur, penghasilan keluarga, dan masa kerja tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi partisipasi kerja wanita bagian produksi pada PR. HF. PRIMA Malang?
2. Dari variabel-variabel tingkat upah, tingkat pendidikan, umur, penghasilan keluarga, dan masa kerja tenaga kerja, variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi partisipasi kerja wanita bagian produksi pada PR. HF. PRIMA Malang?

Tags:

Faktor Faktor yang mempengaruhi upah, faktor mempengaruhi upah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia negeri agraris dengan kepu1auan yang membujur sepanjang garis katulistiwa, tidak kurang 17.000 pulau besar dan kecil menjadikan peta negeri ini. Selat, laut, dan Samudra menghubungkan pulau-pulau itu untuk membentuk satu negara kesatuan yang berdaulat, iklim tropika yang dipengaruhi oleh daratan benua Asia dan benua Australia mendatangkan curah hujan yang berlimpah di kurun waktu tertentu dalam setahun. Tumbuh ribuan jenis tanaman yang menjadi kekayaan Indonesia dan mewujudkan habitat tropika basah, masyarakat dunia sangat berkepentingan dengan sumber daya alam ini baik untuk mempertahankan atmosfer dunia maupun untuk kepentingan berlanjutnya kehidupan dan pembangunan masyarakat dunia.

Disamping memiliki sumberdaya alam yang cukup besar (baik yang berupa flora-fauna yang makro dan mikro maupun mineral yang berupa bahan bakar dan bijih, bahkan yang masih primer) Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar. Kedua sumber daya itu merupakan potensi bagi Indonesia untuk mampu mengupayakan pembangunan berkelanjutan, agar pembangunan dapat di gerakkan secara optimal untuk jangka waktu lima tahun diformulasikan Garis-Garis Besar  Haluan Negara (GBHN) dengan menuangkan langkah pembangunan di segala bidang baik material ataupun spiritual kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita). Arah pembangunan ekonomi Indonesia menggunakan landasan Trilogi Pembangunan yang isinya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan hasil pembangunan. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia guna menciptakan keselarasan. keserasian dan keseimbangan antara mewujudkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Selain itu pembangunan harus merata di segenap tanah air bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja dari masyarakat, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial. Dalam pembangunan pemerintah Indonesia di antaranya melaksanakan strategi pembangunan secara bertahap dimana setiap tahap berlangsung selama lima Tahun atau bisa disebut PELITA, pelaksanaan PELITA yang dilaksanakan secara bertahap tersebut tertuang dalam APBN untuk skala nasional atau APBD pada tingkat daerah dan pada cakupan yang Iebih khusus lagi seiring dilaksanakannya program otonomi daerah PAD juga mampu dijadikan sebagai indikator untuk memproyeksi pembangunan daerah.

Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh program pembangunan nasional (Propenas 2000-2004) dan sejalan dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran itu Propenas menggunakan sejumlah indikator yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi terkendali, menurunkan tingkat pengangguran, dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Suatu negara dapat diketahui bagaimana tingkat kemakmurannya melalui Produk Dornestik Bruto Per Kapita (PDB Per Kapita) yang ada dinegara tersebut. berikut ini adalah data Produk Domestik Bruto Per Kapita Indonesia 1995-2003 atas dasar harga konstan (1993).

Tabel 1.1

PRODUK DOMESTIK BRUTO PER KAPITA

TAHUN 1995-2003 (Ribu Rupiah)

Summer : BPS, Lap ran Perekonomian Indonesia 2003

Data Diolah Dalam Ribuan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tiap tahun terjadi peningkatan dengan baik, namun pada tahun 1998-1999 telah terjadi penurunan akibat adanya krisis yang terjadi di beberapa negara termasuk negara indonesia, pada tahun 2000 mulai mengalami peningkatan bertahap sampai tahun 2003. Pembangunan jangka panjang tahap pertama yang dilaksanakan pemerintah telah berakhir yang selanjutnya diikuti oleh pembangunan jangka panjang kedua. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan jangka panjang ini pada dasarnya adalah upaya mempercepat proses transformasi struktural dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern.

Tabel 1.2

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR

HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

TAHUN 1999-2003 ( Persen)

Sumber : BPS, laporan perekonomian Indonesia Tahun 2003 (data diolah dalam persen)

Catatan : *) Angka Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2003 semakin membaik di banding tahun 2002, hal ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 1993 laju pertumbuhan ekonomi indonesia adalah sebesar 4.10 persen, nilai PDB atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2002 adalah 426,9 triliun rupiah dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 444,5 triliun rupiah. Keseluruhan sektor ekonomi pada PDB tahun 2003 mencatat pertumbuhan yang positif, bila diurutkan pertumbuhan PDB  menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar  10,69 persen, diikuti oleh sektor Listrik, Gas, dan Air bersih sebesar 6.82 persen. Sektor ekonomi ketiga tertinggi pertumbuhannya adalah sektor Bangunan yaitu sebesar 6,70 persen, keempat sektor Keuangan. Peersewaan dan Jasa perusahaan yaitu sebesar 6,28 persen, kelima sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 3,74 persen. Berikutnya adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sehesar 3,50 persen, 3,44 persen, 2,48 persen, dan 0,46 persen. Dan data diatas jelas terlihat bahwa sektor pertanian telah mengalami penurunan dalarn memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2000-2001. namun pada tahun selanjutnya telah kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan adanya kemajuan tehnologi yang mengakibatkan jumlah produksinya meningkat, sehingga laju pertumbuhan sektor tersebut mengalami juga peningkatan.

Untuk mencapai suatu pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga makin mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk Diversifikasi, lntensifikasi, dan Ekstensifikasi pertanian yang penyelenggaraannya di upayakan lebih terpadu dan disesuaikan dengan kondisi tanah, air, dan iklim, pola tata ruang, serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Lapangan usaha pertanian sangat dominan dalam penyerapan tenaga kerja, kegiatan produksi lapangan usaha pertanian sebagian besar masih mengikuti pola tradisional dengan tingkat produktifitas dan tingkat pendidikan tenaga kerjanya masih sangat rendah. Walaupun dengan karakteristik seperti ini karena perannya masih sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja maka pengembangan lapangan usaha ini masih perlu diprioritaskan dalarn perencanaan pembangunan terutama untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur akibat tidak tertampung pada sektor lain, berikut ini data tentang Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan jenis kelamin (Tahun 2000 dan 2001).

Tabel 1.3

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2000

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2000 ( Data Diolah Dalam Ribuan Orang)

Selama tahun 2000 lapangan usaha pertanian mempunyai peran yang sangat strategis bagi ketenaga kerjaan Indonesia, dimana pada tahun 2000 dari 89.838.000 orang yang bekerja sekitar 40.677.000 orang atau 45,28 persen diantaranya telah bekerja pada sektor pertanian (60,28 persen laki-laki dan 39,52 persen perempuan) serta sisanya tersebar di berbagai sektor lainnya.

Tabel 1.4

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2001

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001 (Data Diolah Dalam Ribuan Orang)

Namun pada tahun 2001 dari jumlah penduduk yang bekerja 90.807.000 orang telah mengalami penurunan menjadi 39.744.000 orang atau 43.77 persen (62.27 persen laki-laki dan 37,73 persen perempuan) yang bekerja pada sektor pertanian, dari sini kita bisa mengetahui meskipun penduduk yang bekerja pada sektor ini jumlahnya semakin turun namun sektor pertnian masih merupakan sektor yang merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi. Implikasi kebijaksanaan dari fakta ini jelas adalah tidak realistis jika lapangan usaha pertanian diabaikan dalam kerangka perencanaan pembangunan makro, lebih dari itu lapangan usaha pertanian terbukti paling lentur dan telah menjadi semacam katup pengaman bagi “kelebihan” tenaga kerja di sektor formal bukan pertanian yang mengalami pukulan keras dan krisis ekonomi. Penyerapan tenaga kerja ini tidak akan dapat direalisasikan apabila kebijakan, strategi, dan program pengembangan lapangan usaha pertanian tidak berbasis ketenaga kerjaan. Kebijaksanaan dan strategi itu menghendaki dipertahankannya konsep padat karya (labour intensive) dengan dukungan berupa kemudahan untuk rnengakses modal bagi petani penggarap serta sejumlah peraturan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir sektor pertanian kembali menjadi pusat perhatian nasional sebagai landasan pemulihan ekonomi yang sedang berada dalam titik nadir perkembangannya. Perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional, penurunan kemampuan lahan yang drastis dan persaingan global menyebabkan petani terpuruk ditambah dengan beban ekonomi perkotaan dari sektor  industri. Sebenarnya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap  pendapatan nasional dan pangsa tenaga kerja nasional merupakan proses alamiah biasa dalam perekonomian yang sedang mengalami tranformasi struktural, penurunan kontribusi sektor pertanian tersebut berhubungan dengan transformasi struktural sektor perekonomian. Jika suatu negara tidak menghendaki penurunan kontribusi sektor pertanian maka biaya-biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dalam perekonomian akan sangat tinggi (Arifin, 2001: 9).

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,4 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB tahun 2000 sebesar 4,8 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi ketenaga kerjaan juga belum banyak menyerap tenaga kerja yang tersedia. Sejak tahun 2002 sesungguhnya perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan, tingkat pertumbuhan menjadi 4 persen sampai dengan 5 persen per tahun yang berarti bahwa peningkatan ini akan membawa dampak yang baik pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian akibat kebijakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan mengakibatkan kontribusinya pada PDB menurun drastis dari tahun ke tahun. Sektor pertanian mencakup beberapa subsektor yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Selama hampir tiga dasawarsa terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan

Di tengah tuntutan ketidak puasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah sentralistik tuntutan otonomi daerah semakin kuat. Menyikapi hal ini pemerintah menetapkan perangkat konstitusi herupa UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun pada tahun 2004 kedua Undang-Undang tersebut telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan kewenangan yang ada didaerah mencakup sebelas aspek yaitu: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Adapun pemerintah pusat masih memegang kewenangan pada: politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kebijakan strategis: perencanaan nasional, pengawasan dan standarisasi.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang pokok pemerintahan daerah menekankan bahwa titik berat otonomi ada pada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kabupaten/Kota yang Iangsung berhubungan dengan keadaan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat daerah bersangkutan. Menurut Undang-Undang diatas, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dibatasi oleh wilayah tertentu berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang disatukan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah sendiri.

3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk mnyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.

4. Mempunyai sumber keuangan daerah sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Melihat kondisi Kabupaten Malang yang cocok digunakan untuk lahan bercocok tanam maka berpotensi sekali untuk mengembangkan atau memajukan sektor petanian. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun masih menjadi sektor unggulan dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Malang di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian sebagai penghasilan terbesar merupakan salah satu sektor yang mendukung naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB daerah Kabupaten Malang, dari data BPS Kabupaten Malang disebutkan bahwa sejak beberapa tahun kebelakang sektor pertanian merupakan sektor terbesar sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang. Sehubungan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah oleh pemerintah pusat maka Kabupaten Malang telah melakukan banyak perubahan dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbagai sektor telah mengalami perubahan khususnya pada sektor pertanian, sehingga hal inilah yang melatar belakangi penulis menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN MALANG (Periode 2000-2004)”

Tags:

pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, skripsi tentang pengangguran

1.1 Latar Belakang
Perusahaan sebagai suatu organisasi merupakan suatu bentuk dari usaha keikutsertaan anggota masyarakat yang jika dikelola dengan baik mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pembangunan. Perusahaan akan semakin maju dan berkembang jika faktor-faktor produksi yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut hanya dapat tercapai jika didukung oleh kerjasama yang baik antara berbagai faktor produksi yang ada dalam perusahaan tersebut antara lain : Manusia, Modal, Teknologi dan Alam.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa mengatur faktor-faktor produksi yang bukan manusia adalah jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan faktor manusia, karena manusia adalah mahluk yang memiliki akal dan budi pekerti. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi, maka diperlukan manajemen sumber daya manusia yang merupakan salah satu cabang dari ilmu manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi.
Suatu perusahaan yang tidak mengelola sumber daya manusia, tidak akan berhasil mengelola sumber daya yang lain yang ada pada perusahaan. Oleh karena itu Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu perusahaan atau suatu organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat dengan yang dibutuhkan perusahaan. Karyawan ini yaitu karyawan yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang akan diisi yang ada dalam perusahaan ( “ The right man on the right place “). Hal ini dapat dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan sasaran perusahaan dapat tercapai .
Adapun aktivitas-aktivitas dari manajemen sumber daya manusia ini adalah perencanaan sumber daya manusia, penarikan karyawan, seleksi, orientasi latihan, pengembangan, penempatan, penilaian kinerja dan kompensasi. Hal ini semua bertujuan agar suatu perusahan dapat mengelola sumber daya manusianya dengan baik sehingga dapat diperoleh tenaga-tenaga kerja yang benar-benar dapat diandalkan dalam mencapai sasaran perusahaan.
Untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat diandalkan, diperlukan seleksi yang efektif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan seleksi, perusahaan akan mendapatkan karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan situasi dari karyawan dan perusahaan itu sendiri sehingga menyebabkan kegiatan perusahaan berjalan lancar. Hal ini dikarenakan adanya seleksi yang efektif, maka diperoleh karyawan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tidak ada karyawan yang keluar masuk perusahaan sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, biaya dan tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek dan menulis laporan tugas akhir yang diberi judul “ Suatu Tinjauan Proses Seleksi Karyawan pada PT.Pupuk Kujang Cikampek”.

1.2 Identifikasi Masalah
Perusahaan tidak menginginkan timbulnya tenaga kerja yang berlebih atau tidak sesuai dengan pekerjaannya sehingga menimbulkan turnover pegawai yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilaksanakan seleksi yang tepat sehingga kegiatan perusahaan berjalan secara efektif. Karena seleksi karyawan membutuhkan tenaga, biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, maka seleksi harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan maupun pelamar itu sendiri.
Dalam melakukan seleksi, suatu perusahaan melakukan tahap-tahap atau prosedur untuk memperoleh calon karyawan yang diinginkan kemudian dilakukan tes-tes penerimaan yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam hal ini penulis membatasi (mengidentifikasi ) masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan seleksi karyawan yang dilakukan pada PT. Pupuk Kujang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan pada PT.Pupuk Kujang ?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada proses seleksi karyawan pada PT.Pupuk Kujang ?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Adapun maksud dari kerja praktek yang penyusun lakukan adalah untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III jurusan Manajemen pada Universitas Widyatama Bandung.
Sedangkan tujuan dari kerja praktek yang dilakukan penyusun adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kujang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses seleksi karyawan pada PT. Pupuk Kujang.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi hambatan pada proses seleksi yang dilakukan PT. Pupuk Kujang.

1.4 Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian dan pengumpulan data-data kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir ini, maka penulis mengharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak antara lain :
1. Bagi penulis
Kegunaan yang diharapkan adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen sumber daya manusia terutama dalam bidang seleksi.
2. Bagi pihak perusahaan
Sebagai bahan masukan dalam usaha melakukan analisa mengenai pelaksanaan seleksi.
3. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan acuan atau perbandingan sehingga
mahasiswa tidak terlalu sulit dalam penyusunan tugas akhir.

1.5 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, serta dibuat suatu kesimpulan dan saran.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
Untuk penyusunan tugas akhir ini penulis mengadakan kerja praktek pada PT. Pupuk Kujang Cikampek. Dan waktu kerja praktek dilakukan pada bulan November 2003.

Tags:

penelitian sekripsi tentang proses produksi seleksi karyawan, contoh paragraf deskripsi seleksi, pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan skripsi, PENELITIAN PEnerimaan pegawai PADA PERUSAHAAN, penarikan sdm pt djarum, Paragraf Deskripsi seleksi, paper masalah seleksi karyawan pada perusahaan, makalh pengembangan pupuk kujang, makalah tentang pt pupuk kujang, makalah seleksi tenaga kerja, makalah seleksi pegawai di perusahaan